Pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC) pada Agustus 2026 berupaya mengulang sejarah pencapaian kerja sama pertahanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ini juga dibarengi dengan Dialog Strategis dan Komprehensif (CSD) yang lebih berfokus pada penguatan investasi dan kerja sama ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat sejumlah peristiwa yang telah memicu munculnya eskalasi ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut RRT atau Tiongkok) dan Taiwan, sebuah pemerintahan mandiri yang oleh RRT dianggap sebagai bagian dari wilayahnya.

In the past twenty years, China has risen not only as an economic partner for Southeast Asian countries, but also a defence and military partner. Defence diplomacy has become Beijing’s tool not only to demonstrate its prowess as an emerging military great power, but also to promote its image of “peaceful development” to Southeast Asian countries, especially those with territorial and/or boundary disputes with China. China’s defence diplomacy is not just about building trust or confidence with partner militaries. Rather, it is more about gaining international diplomatic support and political legitimacy for the Chinese Communist Party (CCP). Hence, Beijing challenges the Western understanding of “defence diplomacy” that places the military above politics, because the primary objective of the PLA is to safeguard the political power and survival of the CCP. Calling it “military diplomacy” instead, China’s defence diplomacy additionally aims at alleviating Southeast Asian concerns over China’s forceful assertion of maritime claims in the South China Sea.

Sebagai perairan yang menghubungkan negara-negara pantai Asia Tenggara dan pantai selatan China, Laut China Selatan (LCS) memiliki arti penting baik bagi Indonesia, negara-negara Asia Tenggara lainnya, maupun bagi China.

Dalam menanggapi sengketa Laut China Selatan (LCS), Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) senantiasa menyerukan seluruh pihak yang bersengketa untuk menahan diri dari tindakan provokatif yang bisa meningkatkan ketegangan.