Ringkasan

• Pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC) pada Agustus 2026 berupaya mengulang sejarah pencapaian kerja sama pertahanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ini juga dibarengi dengan Dialog Strategis dan Komprehensif (CSD) yang lebih berfokus pada penguatan investasi dan kerja sama ekonomi.
• Bagi RRC, pertemuan ini memiliki makna simbolis yang melampaui lingkup bilateral untuk memperkuat koordinasi strategis secara global. RRC mengisyaratkan keinginannya untuk menggandeng Indonesia dalam mengimbangi atau bahkan melawan hegemoni negara-negara Barat.
• Sebaliknya, pemerintah Indonesia bersikap lebih pragmatis dengan memaknai pertemuan ini sebagai landasan untuk membangun kepercayaan dan memajukan kerja sama ekonomi. Fokus utama Indonesia adalah memastikan iklim bisnis yang sehat dan menjajaki kerja sama tanpa mengorbankan kedaulatan serta koridor hukum nasional.
• Dalam bidang pertahanan, kerja sama militer Indonesia dengan RRC tampak masih tertinggal jika dibandingkan dengan kemitraan Indonesia bersama negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia. Latihan militer bersama dengan RRC memiliki skala yang lebih kecil dan skenario yang lebih lunak daripada latihan Indonesia dengan mitra-mitra internasional lainnya.
• Rencana kerja sama pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia dengan RRC menghadirkan tantangan karena berisiko mengikat Indonesia dalam rantai pasok alutsista negara tersebut di tengah keterbatasan kualitas yang pernah dialami di masa lalu. Ketergantungan pertahanan yang semakin kuat dapat mempersempit ruang gerak diplomasi Indonesia, terutama saat kepentingan geopolitik kedua negara makin keras berbenturan di Laut Cina Selatan.

Pendahuluan

Untuk kedua kalinya, pada 21 Agustus 2026, Republik Indonesia (RI) dan Tiongkok atau Republik Rakyat Cina (RRC) menggelar pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Pertahanan (Menhan) kedua negara, atau yang dikenal sebagai 2+2. Pertemuan ini pertama kali berlangsung bulan April tahun lalu, yang telah diulas dalam Opini FSI tanggal 7 September 2024 ketika masih direncanakan di tingkat pejabat senior (senior officials). Fokus ekonomi dalam hubungan bilateral selaras dengan Opini FSI di atas, yaitu bahwa diplomasi pertahanan “bertujuan mencegah kemungkinan salah paham antara Jakarta—Beijing yang bisa mengganggu prioritas Indonesia dalam diplomasi ekonomi dengan China.”¹ Memang, kedua negara menyepakati beberapa kegiatan kerja sama, seperti pengembangan amunisi dan latihan militer bersama. Namun, semua kegiatan ini pernah disepakati dan dilaksanakan sebelumnya saat pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Artinya, hasil 2+2 tahun ini berniat mengulang sejarah pencapaian hubungan pertahanan bilateral semasa Presiden SBY.

Bersamaan dengan pertemuan 2+2, tahun ini kedua negara juga melangsungkan Dialog Strategis dan Komprehensif (Comprehensive and Strategic Dialogue atau CSD). Menurut Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Arifianto Sofiyanto, kedua pertemuan ini memiliki fokus yang agak berbeda walau keduanya sama-sama membahas kerja sama bilateral. Bila pertemuan 2+2 lebih berfokus pada isu politik, pertahanan dan keamanan, CSD menyasar “penguatan kerja sama ekonomi, termasuk peningkatan investasi RRC di sektor prioritas Indonesia dan penguatan nilai perdagangan.”²

Simbolisme RRC

Sebagaimana disampaikan dalam Opini FSI tahun 2024, nilai pertemuan 2+2 tampak lebih tinggi bagi RRC. Menlu RRC Wang Yi sendiri mengakui bahwa pertemuan atau “mekanisme” 2+2 RRC-Indonesia merupakan pertemuan 2+2 “tingkat menteri pertama yang didirikan Tiongkok di dunia.”³ Oleh karenanya, pertemuan ini memiliki makna sangat penting bagi RRC. Wang Yi mengaku makna pertemuan ini “melampaui lingkup bilateral” ke tingkat regional dan bahkan global. Ia berpandangan bahwa mekanisme 2+2 memperkuat “koordinasi strategis” kedua negara dalam berbagai forum kerja sama multilateral demi “mengadvokasi multipolarisasi dunia yang setara dan teratur.” Dengan kata lain, 2+2 mengirim isyarat bahwa Indonesia sepakat dengan RRC untuk bersama-sama mengimbangi, bila tidak melawan, hegemoni Barat terutama Amerika Serikat.

Apalagi, Menhan RRC Dong Jung melihat “perubahan dunia telah memasuki siklus baru eskalasi krisis global yang menyeluruh, dan kawasan menghadapi berbagai tantangan keamanan.” Pernyataan ini bisa ditafsirkan merujuk pada krisis Timur Tengah saat ini akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran yang sangat mengganggu jalur pasokan energi global dari Teluk Persia melalui Selat Hormuz. Dalam pernyataan pers bersama Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Dong Jun mengancam “akan bersama-sama [Indonesia] untuk menggagalkan niat yang jahat dari kekuatan asing,” meski ia tidak menyebutkan siapa “kekuatan asing tersebut.”⁴ Untuk itu, kata Dong Jun, Indonesia dan RRC “memberikan contoh bagi kerja sama pertahanan model baru antara Selatan Global [Global South] dan negara berkembang besar.”⁵ Terkesan di sini, model tersebut mengecualikan negara-negara Barat yang berada di belahan Dunia Utara dan tergolong sebagai negara maju dalam kelompok G7.

Pragmatisme Indonesia

Pemerintah Indonesia sendiri tampak lebih menjaga jarak dalam memaknai pertemuan 2+2 ini. Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin cukup memaknainya sebagai “fondasi penting untuk membangun kepercayaan, mencegah kesalahpahaman, serta berkontribusi terhadap stabilitas kawasan.”⁶ Dalam semangat yang sama, Menhan RI “menekankan pentingnya hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.” Kedua pihak sepakat melaksanakan rutinitas kerja sama “latihan, pendidikan, dan pertukaran personel,” melainkan juga dalam bidang “peralatan dan industri pertahanan” yang mencakup “transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.”

Di antara Menlu kedua negara, terdapat perbedaan sedikit namun penting. Dalam pertemuan 2+2 perdana tahun lalu di Beijing, Menlu RI Sugiono melanjutkan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia untuk mendukung “Kebijakan Satu-Cina” (One-China Policy) yang menghormati urusan dalam negeri RRC serta “melawan seluruh campur tangan asing dalam urusan dalam negeri.”⁷ Menariknya, kalimat semacam ini tidak muncul dalam pernyataan resmi Kemlu RI tentang 2+2 jilid kedua tahun ini.⁸

Padahal, tidak lama sebelum pertemuan 2+2 tahun 2026, TNI AL dan Angkatan Laut RRC menggelar latihan lintas (passage exercise) atau passex di laut dekat wilayah Taiwan yang diakui RRC sebagai wilayahnya. Latihan ini dimaknai sebagai pergeseran sikap Indonesia dari Kebijakan Satu-Cina ke Prinsip Satu-Cina (One-China Principle) yang lebih sempit dan tunduk pada tafsir Beijing, sebagaimana sempat dinyatakan Kemlu RI bersama Kemlu RRC pada 9 November 2024.⁹ Meski latihan tersebut tidak bernuansa tempur, berlangsung singkat dan tidak rutin, sikap Indonesia dianggap memberi angin bagi narasi RRC untuk kian mengucilkan Taiwan dari dunia internasional.¹⁰ Pasalnya, RRC telah menggelar beberapa kali latihan dan patroli militer di wilayah tersebut dengan mengancam Taiwan sebelum Indonesia melintasinya.

Bagi Indonesia, tidak ada yang istimewa dari latihan tersebut. TNI AL tidak hanya belum memiliki latihan antar-angkatan rutin dengan AL RRC, tetapi juga telah menggelar passex dengan banyak negara lain.¹¹ Lokasi latihan yang berdekatan dengan Pulau Taiwan hanyalah kebetulan saja. Apalagi, Hukum Laut Internasional PBB atau UNCLOS tidak eksplisit melarang latihan militer asing di wilayah laut yurisdiksi negara lain, seperti di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau Landas Kontinen Taiwan, yang bisa jadi letak passex Indonesia—RRC.¹² Artinya, passex Indonesia—RRC tetap menaati kaidah UNCLOS, terlepas dari protes Taiwan atas narasi RRC seputar latihan tersebut.

Selain itu, Menlu Sugiono juga menyampaikan penguatan kerja sama keamanan maritim, khususnya “kerja sama antar-Badan Keamanan Laut (coast guards)”, sektor perikanan dan kemampuan patroli maritim. Bisa jadi, pernyataan ini menyangkut upaya kedua negara menerapkan pernyataan bersama tanggal 9 November 2024 yang sempat kontroversial di kalangan pemerhati hubungan internasional.¹³ Sebabnya, Indonesia sepakat melakukan kerja sama dengan RRC di “wilayah tumpang tindih” di Laut Cina Selatan. Meski pernyataan itu tidak menerangkan di mana wilayah itu sebenarnya terletak, banyak pihak menyimpulkan wilayah tersebut termasuk bagian dari ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Mungkin saja, kedua negara sepakat mengembangkan kerja sama perikanan di wilayah itu di bawah koordinasi pengawasan Bakamla RI dan China Coast Guard (CCG). Niat kerja sama ini selaras dengan pernyataan Direktur Arifianto yang menegaskan bahwa kedua negara “tetap berkomitmen penuh terhadap seluruh understanding yang telah disepakati pemimpin negara,” termasuk “realisasi pemahaman mengenai joint development dengan tetap mengacu pada koridor hukum yang berlaku.”¹⁴ Rencana kegiatan “joint development” atau pengembangan bersama ini kemungkinan terletak pada “wilayah tumpang tindih” sesuai pernyataan bersama 9 November di atas.

Pernyataan itu bukan berarti Indonesia sepakat dengan semua usul dan kepentingan RRC, apalagi klaim Beijing di Laut Natuna Utara. Direktur Arifianto menegaskan bahwa semua bentuk kerja sama “tetap mengacu pada koridor hukum yang berlaku” termasuk hukum nasional yang mengatur tentang hak berdaulat Indonesia di wilayah pengembangan bersama. Artinya, pengembangan bersama bukanlah berbentuk pembagian wilayah hak berdaulat atau kedaulatan, melainkan murni berfokus pada kerja sama ekonomi dan bisnis sesuai dengan semangat 2+2 dan CSD. Dengan kata lain, bentuknya bukan joint development area, tetapi sekedar joint business venture.

Fokus ini turut ditekankan Presiden Prabowo sendiri ketika menemui Menlu Wang Yi dan Menhan Dong Jun. Presiden berjanji untuk “terus menyediakan lingkungan bisnis yang baik bagi perusahaan Tiongkok, dan menolak segala bentuk hasutan serta spekulasi yang berniat buruk.”¹⁵ Apalagi, pada bulan Mei 2026, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) RRC di Indonesia telah melayangkan sepucuk surat rahasia—yang kemudian dibocorkan—berisi keluhan atas tindakan diskriminatif terhadap pelaku usaha asal RRC di Indonesia.¹⁶ Pertemuan 2+2 dan CSD menjadi ajang tidak hanya untuk meyakinkan RRC atas komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, tetapi juga meningkatkan peluang investasi RRC di Indonesia, seperti pengembangan usaha perikanan bersama di wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara.¹⁷

Selain itu, kedua pihak menyepakati pengembangan “teknologi mutakhir” termasuk AI dan satelit, baik komunikasi maupun pencitraan bagi “sistem peringatan cuaca.”¹⁸ Padahal, sebagian kalangan menilai ketergantungan Indonesia pada teknologi satelit dari RRC bisa berisiko “apabila konflik di Laut Cina Selatan meningkat” yang memicu “permasalahan keamanan” bagi Indonesia.¹⁹ Salah satu risikonya adalah ketiadaan akses Indonesia ke data mentah hasil tangkapan satelit tersebut. Artinya, “Indonesia hanya akan memperoleh data yang sudah diolah, diseleksi, dan tidak semua informasi hasil pengamatan ditampilkan.”

Kerja Sama Pertahanan Bilateral

Dari sisi pertahanan, kedua negara sepakat memulihkan kerja sama yang sempat ditangguhkan. Frega Wenas, yang sekarang menjabat dalam Dewan Pertahanan Nasional RI, menjelaskan bahwa latihan antar pasukan khusus Indonesia dan RRC sejak 2010, yang dijuluki Sharp Knife (SK), sempat terhenti di tahun 2014 akibat ketegangan aparat Indonesia dengan RRC di sekitar perairan Kepulauan Natuna.²⁰ Panglima TNI kala itu, Jenderal Gatot Nurmantyo, mengikuti pendekatan “garis keras” (hard-line approach) Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda latihan tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.²¹ Di akhir 2024, latihan ini dimulai kembali dengan nama dan skenario yang berbeda.²² Bernama Heping-Garuda atau Peace Garuda (PG), latihan ini fokus pada penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan sehingga cukup berbeda dari SK yang berfokus pada taktik tempur kontra-terorisme bagi pasukan khusus.²³ Sesuai dengan Analisis FSI bulan Maret 2025, Peace-Garuda bukanlah murni pengulangan atau kelahiran kembali SK yang bernuansa tempur tetapi justru beralih pada skenario non-tempur penanggulangan bencana yang notabene lebih lunak dan halus daripada taktik operasi kontra-terorisme.²⁴ 

Demikian pula dengan kesepakatan kedua negara untuk mengembangkan produksi amunisi bersama, termasuk pendirian pabriknya di Indonesia. Pada kenyataannya, kerja sama serupa sudah pernah dijajaki tahun 2012 dalam bentuk pengembangan rudal permukaan anti-kapal berbasis model C-705 buatan RRC.²⁵ Namun, pada latihan TNI AL pada September 2015, rudal tersebut gagal meluncur saat diuji coba sehingga Presiden Jokowi yang menyaksikannya sendiri merasa kecewa.²⁶ Kala itu, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menaungi urusan hubungan luar negeri, intelijen dan pertahanan, Bobby Adhityo Rizaldi, bahkan menganggap kegagalan itu sebagai “insiden memalukan” dan menyerukan “TNI AL untuk menunda kerja sama militer dengan China dalam hal kontrak rudal C705, dan membatalkan niat untuk membeli lebih banyak lagi dan mengalihkan pada Alutsista utama dari negara lain.” Pertanyaannya, mengapa kegagalan dan kekecewaan ini tidak mengurungkan niat pemerintah Indonesia untuk memulai kerja sama serupa?

Memang, kerja sama industri pertahanan tak terbatas hanya pada rudal anti-kapal tetapi mencakup segala jenis teknologi di mana RRC sudah terbukti unggul, seperti roket, siber, dan bahkan rekayasa kecerdasan buatan (AI). Namun, keunggulan teknologi RRC tidak menjamin kepastiannya membagi teknologi tersebut dan membantu Indonesia untuk menguasainya. Selaras dengan mitra pertahanan lain, transfer teknologi militer mustahil lepas dari pertimbangan kepentingan geopolitik agar Indonesia menunjukkan keberpihakan dalam persaingan mereka. Bila kerja sama ekonomi saja sudah sarat dengan keberpihakan geopolitik, bayangkan sekuat apa tuntutan keberpihakan tersebut di bidang yang lebih mengikat dan sensitif seperti pertahanan dan militer?²⁷

Bukan RRC Saja

Dalam urusan pertahanan, RRC bukan mitra internasional Indonesia satu-satunya. Kerja sama dan kemitraan Indonesia yang erat dengan RRC di bidang ekonomi, sosial, bahkan teknologi tidak serta merta menjelma sebagai modal kuat dalam kerja sama pertahanan dan militer. Bila dibandingkan dengan mitra-mitra internasional lainnya, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan beberapa negara Uni Eropa, bahkan India dan Jepang sekalipun, kerja sama pertahanan dan militer Indonesia dengan RRC tampak lebih tertinggal.²⁸

Dengan AS, misalnya, Indonesia mengembangkan latihan militer bilateral Garuda Shield (GS) sejak 2007, dan menjadi latihan multilateral Super Garuda Shield (SGS)di tahun 2021, yang berlangsung tiap tahun hingga kini. Frega menerangkan bahwa GS sudah dahulu menampilkan latihan tempur walau awal mulanya bertumpu pada skenario misi perdamaian (peacekeeping).²⁹ Pada April 2026, Indonesia sepakat tidak hanya meningkatkan kerja sama pertahanan dengan AS, tetapi meninggikannya secara simbolik melalui “Pernyataan Bersama tentang Pendirian Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama” atau Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).³⁰ Latihan SGS tahun 2026 yang dilaksanakan selama dua minggu di bulan September mencakup “latihan staf gabungan, latihan siber, latihan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (Humanitarian Assistance/Disaster Response atau HA/DR), operasi lintas udara, pelatihan di medan hutan, serta operasi helicopter” serta “melibatkan sekitar 5.000 personel militer dari berbagai negara.”³¹

Apalagi dengan Australia, yang pada bulan Februari 2026 menyetujui “Perjanjian Keamanan Bersama” atau Treaty on Common Security (TCS), atau yang dikenal juga sebagai Traktat Jakarta (Jakarta Treaty) dengan Indonesia. Intinya, Traktat ini menganjurkan kedua negara saling berkonsultasi atau musyawarah atas ancaman eksternal yang menyangkut kepentingan keamanan salah satu atau kedua negara.³² Dua tahun sebelumnya, kedua negara menyetujui Perjanjian Kerja Sama Pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA) yang isinya menaungi Latihan Keris Woomera (KW), sebuah “latihan tembak langsung beruntun terbesar dan paling kompleks yang pernah dilakukan ADF [Angkatan Bersenjata Australia] dan TNI bersama di Indonesia.”³³ Dari segi skenario, skala, fokus, dan jumlah peserta latihan, PG jauh lebih kecil dan lunak dari KW bilateral, apalagi SGS yang multilateral.

Bahkan dengan Rusia yang letaknya jauh sekalipun, Indonesia kini memiliki mekanisme latihan AL rutin bilateral bernama Orruda yang sudah berlangsung dua kali sejak 2024. Dilaksanakan tiap dua tahun, Orruda 2026 melaksanakan latihan penembakan meriam dari KRI I Gusti Ngurah Rai-332.³⁴ Baik SK maupun PG dengan RRC belum pernah sama sekali mengambil skenario semacam ini. Apakah latihan militer RI—RRC akan berkembang layaknya Orruda? Sulit dipastikan saat ini. Namun, passex RI—RRC di Taiwan mengisyaratkan keinginan Beijing untuk itu.

Kesimpulan: Tantangan ke Depan

Protes dan kekhawatiran beberapa pihak atas kerja sama RI—RRC menjadi tantangan tersendiri. Beberapa prakarsa kerja sama bilateral dengan RRC malah bisa menyulitkan posisi Indonesia dengan mitra internasional lainnya.

Pertama, rencana pengembangan amunisi, termasuk rudal dan pabriknya, akan mengikat Indonesia dalam rantai pasok alutsista RRC. Selain kendala teknis dari mutu alutsista RRC yang pernah dialami Indonesia, kita perlu mempertanyakan dampak yang lebih besar ketika kepentingan geopolitik kedua negara berbenturan seperti di Laut Cina Selatan. Tidak ada jaminan RRC tidak mempersoalkan kerja sama pertahanan ketika Indonesia mengambil sikap lebih tegas soal Laut Cina Selatan dan UNCLOS yang merugikan klaim Beijing. Apalagi, Indonesia sempat berniat membeli alutsista RRC seperti pesawat J-10 walau Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin pada akhirnya tidak membahas rencana pembelian ini saat pertemuan 2+2.³⁵ Patut ditelusuri sejauh mana kedua negara berniat mengembangkan jenis dan bentuk pengembangan amunisi dalam kesepakatan 2+2. Indonesia perlu belajar dari kegagalan hasil kerja sama C-705 sehingga tak mengulangi kesalahan yang sama.

Kedua, banyaknya mitra kerja sama pertahanan, termasuk latihan militer, Indonesia tidak hanya mencerminkan asas bebas aktif dan non-blok melainkan juga menghadirkan tantangan tersendiri dari segi waktu dan sumber daya. Latihan SGS, KW, Orruda, dan sebagainya cukup menyita waktu dan sumber daya TNI, termasuk anggaran. Pertanyaannya, sejauh mana RRC berniat meningkatkan skala dan intensitas kerja sama, terutama latihan militer dengan Indonesia? Beijing mungkin saja membandingkan skala dan intensitas PG dengan latihan internasional lainnya yang lebih besar, sering dan istimewa, terutama dengan AS. Bagaimana tanggapan Indonesia apabila Beijing menuntut latihan bilateral diperlakukan sama besar, sama sering dan sama istimewanya dengan AS di tengah keterbatasan waktu dan sumber daya TNI dalam memenuhi semua komitmen kemitraan tersebut?  

Ketiga, kebangkitan RRC tidak hanya ditandai dengan meluasnya pengaruh ekonomi, namun juga pengaruh pertahanan dan militer yang telah terbukti mengganggu kepentingan keamanan Indonesia, seperti di Laut Cina Selatan. Bukankah kerja sama pertahanan dan militer bilateral yang lebih erat justru makin menyulitkan Indonesia untuk mengkritisi kebijakan pertahanan dan militer Beijing? Satu contohnya adalah uji coba rudal antarbenua RRC tanggal 6 Juli 2026 yang diluncurkan dari Laut Cina Selatan ke sasaran sejauh 7.300 kilometer di perairan Pasifik Selatan.³⁶ Meski Beijing sudah memberitahukan rencana uji coba ini sebelumnya, beberapa negara Pasifik termasuk Australia dan Selandia Baru menyayangkan pemberitahuan itu terlalu singkat dan mendadak.³⁷ Apalagi, jalur lintasan rudal itu tampak melewati ruang udara beberapa negara lain, seperti Filipina.³⁸ Peristiwa semacam ini bukanlah yang pertama kali. Misalnya, dalam latihan militer Beijing sekitar Pulau Taiwan pada Agustus 2022, beberapa rudalnya menyasar dan mendarat di wilayah perairan ZEE Jepang.³⁹ Tentunya, dampak latihan ini bisa ditafsirkan provokatif dan mengancam keamanan Jepang.

Bila Indonesia bisa dengan lantang memprotes dan menolak transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir ke Australia dalam proyek AUKUS, bukankah sepatutnya Jakarta juga siap dan sigap menggunakan pertemuan 2+2 untuk menyampaikan keberatan terhadap latihan militer RRC, termasuk uji coba rudalnya ketika dinilai mengancam keamanan negara-negara sekitar?

Tidak semua pertanyaan di atas bisa dijawab sekarang karena masih berbentuk anggapan belaka. Namun, anggapan ini bisa menjelma sebagai kemungkinan yang perlu diwaspadai Indonesia secara dini dan cermat. Sebabnya, kerja sama pertahanan dan militer yang kian erat dengan Beijing justru akan mempersempit ruang gerak diplomasi Indonesia, bukan malah memperluasnya. Di tengah ketergantungan ekonomi Indonesia yang terlampau tinggi dengan Beijing, RRC bisa saja menuntut penguatan kerja sama pertahanan dan militer yang sama eratnya dengan mitra-mitra Indonesia yang sudah ada, seperti AS.⁴⁰ Persoalan muncul ketika berbagai kalangan di Indonesia menafsirkan bebas aktif sebagai pelaksanaan equidistant alias hubungan sama jarak di tengah kepentingan kerja sama yang jelas berbeda, bahkan berlawanan dengan tiap mitra. Dengan kata lain, penguatan kerja sama Indonesia—RRC mungkin saja tidak lagi didorong oleh kepentingan Indonesia semata, tetapi oleh kepentingan RRC untuk menandingi kerja sama Indonesia-AS beserta sekutunya.

Ristian Atriandi Supriyanto, Peneliti Mitra, Forum Sinologi Indonesia (FSI), dan Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI).

Referensi:

1. Ristian Atriandi Supriyanto, “Pertemuan 2+2 dalam Diplomasi Pertahanan China-Indonesia,” Forum Sinologi Indonesia, 7 September 2024, https://www.forumsinologi.id/opinion/pertemuan-22-dalam-diplomasi-pertahanan-china-indonesia (diakses 1 September 2026).
2. CNBC Indonesia, “RI-China Bertemu Besok, Taiwan hingga Natuna Jadi Sorotan,”20 Agustus 2026, https://www.cnbcindonesia.com/news/20260820150028-4-760972/ri-china-bertemu-besok-taiwan-hingga-natuna-jadi-sorotan (diakses 1 September 2026).
3. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk RepubIik Indonesia, “Mekanisme Dialog ‘2+2’ Menlu dan Menhan Tiongkok-Indonesia Selenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri Kedua,” 22 Agustus 2026, https://id.china-embassy.gov.cn/indo/zgyyn/202608/t20260824_12008771.htm (diakses 1 September 2026).
4. Baharudin Al Farisi dan Robertus Belarminus, “Menhan Dong Jun: Indonesia dan China Akan Gagalkan Niat Jahat Kekuatan Asing,” Kompas, 21 Agustus 2026,
5. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk RepubIik Indonesia, “Mekanisme Dialog”
6. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Dialog 2+2 Indonesia–RRT, Menhan Sjafrie Dorong Kerja Sama Pertahanan Semakin Konkret,” 22 Agustus 2026, https://www.kemhan.go.id/2026/08/22/dialog-22-indonesia-rrt-menhan-sjafrie-dorong-kerja-sama-pertahanan-semakin-konkret.html (diakses 1 September 2026).
7. Kementerian Luar Negeri RepubIik Indonesia, “Transcript of the Indonesian Foreign Minister Y.M. Sugiono at the Joint Press Statement in the 1st Joint Foreign and Defence Ministerial Dialogue (2+2) Between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China,” 21 April 2025, https://www.kemlu.go.id/en/publikasi/siaran-pers/transkrip-menteri-luar-negeri-indonesia-ym-sugiono-pada-pernyataan-pers-bersama-dalam-the-1st-joint-foreign-and-defence-ministerial-dialogue-22-between-the-republic-of-indonesia-and-the-peoples-republic-of-china-beijing-21-april-2025?type=publication (diakses 1 September 2026).
8. Kementerian Luar Negeri RepubIik Indonesia, “Dialog 2+2 RI-Tiongkok: Indonesia Tegaskan Pentingnya Menjaga Perdamaian dan Kemakmuran Kawasan,” 21 Agustus 2026, https://kemlu.go.id/berita/dialog-22-ri-tiongkok-indonesia-tegaskan-pentingnya-menjaga-perdamaian-dan-kemakmuran-kawasan?type=publication (diakses 1 September 2026).
9. Kementerian Luar Negeri RepubIik Indonesia, “Joint Statement Between the People’s Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future,” 9 November 2024, https://kemlu.go.id/daftar-joint-statement/joint-statement-between-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-indonesia-on-advancing-the-comprehensive-strategic-partnership-and–the-china-indonesia-community-with-a-shared-future?type=publication (diakses 1 September 2026).
10. CNN Indonesia, “Kemlu Tidak Terima Nota Protes Taiwan soal Latihan Militer RI-China,” 13 Agustus 2026, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260813155646-106-1391930/kemlu-tidak-terima-nota-protes-taiwan-soal-latihan-militer-ri-china (diakses 1 September 2026). 
11. Firda Janati dan Bilal Ramadhan, “Respons TNI dan Pemerintah saat Diprotes Taiwan soal Latihan Militer dengan China,” Kompas, 14 Agustus 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/08/14/07375181/respons-tni-dan-pemerintah-saat-diprotes-taiwan-soal-latihan-militer-dengan?page=all (diakses 1 September 2026).
12. Arie Afriansyah, Leonardo Bernard, dan Christou Imanuel, “Should Indonesia regulate foreign military activities in its EEZ?”, Marine Policy, 159 (2024), h. 3.
13. Kementerian Luar Negeri RepubIik Indonesia, “Joint Statement Between”
14. CNBC Indonesia, “RI-China Bertemu”
15. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk RepubIik Indonesia, “Presiden Indonesia Bertemu dengan Delegasi Wang Yi,” 22 Agustus 2026, https://id.china-embassy.gov.cn/indo/zgyyn/202608/t20260824_12008772.htm (diakses 1 September 2026).
16. M. Ryan Hidayatullah, “Duduk Perkara Kadin China Kirim Surat Protes ke Prabowo,” Bisnis,14 May 2026, https://ekonomi.bisnis.com/read/20260514/44/1973732/duduk-perkara-kadin-china-kirim-surat-protes-ke-prabowo (diakses 1 September 2026).
17. Ministry of Foreign Affairs People’s Republic of China, “Foreign Ministry Spokesperson Lin Jian’s Regular Press Conference on August 24, 2026,” 24 Agustus 2026, https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/fyrbt/202608/t20260824_12009284.html (diakses 1 September 2026).
18. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk RepubIik Indonesia, “China and Indonesia Hold First Conference of China-Indonesia Comprehensive Strategic Dialogue Mechanism,” 21 Agustus 2026, https://id.china-embassy.gov.cn/eng/zgyyn/202608/t20260824_12008765.htm (diakses 1 September 2026).
19. Robertus Bejo and M. Irham, “Satelit Lampung-1 milik perusahaan China diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?” BBC News Indonesia, 5 Agustus 2026, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj4k1419xpvo (diakses 1 September 2026).
20. Frega Wenas Inkiriwang, “‘Garuda shield’ vs ‘sharp knife’: Operationalising Indonesia’s defence diplomacy,” The Pacific Review, 34:6 (2021),h. 891.
21. Inkiriwang, “‘Garuda Shield’,” h. 893.
22. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Menhan Sjafrie dan Menhan RRT Sepakat Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia–RRT,” 21 Agustus 2026, https://www.kemhan.go.id/2026/08/21/menhan-sjafrie-dan-menhan-rrt-sepakat-perkuat-kerja-sama-pertahanan-indonesia-rrt.html (diakses 1 September 2026).
23. Baharudin Al Farisi dan Robertus Belarminus, “Menhan Sjafrie: Indonesia Undang China untuk Heping Garuda,” Kompas, 21 Agustus 2026,https://nasional.kompas.com/read/2026/08/21/11212411/menhan-sjafrie-indonesia-undang-china-untuk-heping-garuda (diakses 1 September 2026).
24. Ristian Atriandi Supriyanto dan Priska Limandar, China’s Defence Diplomacy in Southeast Asia: Opportunities & Challenges for Indonesia (Jakarta: Forum Sinologi Indonesia, 2025), h. 7–8.
25. Politik Indonesia, “Indonesia-China Jajaki Produksi Bersama Rudal C-705,” 21 Februari 2012, https://www.politikindonesia.id/indonesia-china-jajaki-produksi-bersama-rudal-c-705 (diakses 1 September 2026).
26. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Rudal China Gagal Meluncur, TNI AL Diminta Batalkan Pembelian,” 22 September 2016, https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/09/22/rudal-china-gagal-meluncur-tni-al-diminta-batalkan-pembelian.html (diakses 1 September 2026).
27. Jessica Liao dan Lucas Myers, “Under Prabowo, Indonesia is more active than ever – but less free,” The Interpreter, 7 September 2026, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/under-prabowo-indonesia-is-more-active-than-ever-but-less-free (diakses 11 September 2026).
28. Evan Laksmana, “Is Indonesia Sleepwalking Into Strategic Alignment with China,” Survival 67, no. 1 (2025), h. 66.
29. Inkiriwang, “‘Garuda Shield’,” h. 891.
30. U.S. Department of War, “Joint Statement on Establishment of the U.S.—Indonesia Major Defense Cooperation Partnership,” 13 April 2026, https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF (diakses 1 September 2026).
31. U.S. Embassy & Consulates in Indonesia, “Super Garuda Shield 2026 Ditutup, Perkuat Kemitraan Pertahanan AS–Indonesia,” 11 September 2026, https://id.usembassy.gov/id/super-garuda-shield-2026-ditutup-perkuat-kemitraan-pertahanan-as-indonesia/ (diakses 11 September 2026).
32. Ristian Atriandi Supriyanto, “Australia-Indonesia’s New Security Treaty: A Blast from the Past,” IR-UI Commentaries, December 2025, https://ir.fisip.ui.ac.id/comment_vino9_20251231/ (diakses 1 September 2026).
33. Kedutaan Besar Australia Indonesia, “Latihan Militer Australia-Indonesia Keris Woomera Berakhir di Jawa Timur,” 16 November 2024, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM24_109.html (diakses 1 September 2026).
34. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, “TNI AL dan Russian Navy berlatih VBSS Hingga Tembakkan Meriam-76 pada Sea Phase Exercise Orruda 2026,” 30 Juli 2026, https://www.tnial.mil.id/berita/91992/TNI-AL-DAN-RUSSIAN-NAVY-BERLATIH-VBSS-HINGGA-TEMBAKKAN-MERIAM-76-PADA-SEA-PHASE-EXERCISE-ORRUDA-2026/ (diakses 1 September 2026).
35. Jayanty Nada Shofa, “No J-10 Talk: Indonesia, China to Build Ammunition Factory,” Jakarta Globe, 21 August 2026, https://jakartaglobe.id/business/no-j10-talk-indonesia-china-to-build-ammunition-factory (diakses 1 September 2026).
36. Joseph Rogers, Bonny Lin, dan Leon Li, “China’s SLBM Test Underscores the Importance of a Ballistic Missile Launch Notification Agreement,” Center for Strategic & International Studies, 7 Juli 2026, https://www.csis.org/analysis/chinas-slbm-test-underscores-importance-ballistic-missile-launch-notification-agreement (diakses 1 September 2026).
37. Josh Butler dan Dan-Jervis Bardy, “China tests long-range missile in South Pacific in move Australia condemns as ‘destabilising to region’,” The Guardian, 6 Juli 2026, https://www.theguardian.com/world/2026/jul/06/china-missile-test-south-pacific (diakses 1 September 2026).
38. Rogers, Lin, dan Li, “China’s SLBM Test”
39. Luki Aulia, “Rudal China Jatuh ke ZEE Jepang, Ketegangan di Taiwan Meluas,” Kompas, 5 Agustus 2022, https://www.kompas.id/artikel/rudal-china-jatuh-ke-zee-jepang-ketegangan-di-taiwan-meluas (diakses 1 September 2026).
40. Faqih Addien Al Haq dan Liam Mullett, “Indonesia’s Emerging China Dependencies,” The Diplomat, 4 September 2026, https://thediplomat.com/2026/09/indonesias-emerging-china-dependencies/ (diakses 1 September 2026).