SHANGRI-LA DIALOGUE 2026 DAN DISKURSUS INTERNASIONAL SEPUTAR KEAMANAN WILAYAH ASIA PASIFIK: WAWANCARA DENGAN Dr. KLAUS HEINRICH RADITIO, S.J.

RINGKASAN EKSEKUTIF

• Dr. Klaus Heinrich Raditio, S.J. berpandangan bahwa Shangri-La Dialogue merupakan forum yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk berkomunikasi dan bertukar pandangan. Menurutnya, pandangan sementara pihak bahwa forum ini identitk dengan posisi Barat adalah pandangan yang keliru.
• Menurut Dr. Raditio, ketidakhadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Tiongkok Dong Jun dalam Shangri-La Dialogue tahun 2026 patut disayangkan. Sangat mungkin, absennya Menhan Dong disebabkan kekhawatiran terhadap peluang dirinya dijadikan sorotan dan target kritik dalam sesi tanya jawab terbuka dalam forum tersebut. Meski demikian, delegasi Tiongkok yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Meng Xiangqing dinilai cukup mumpuni dan mewakili pandangan resmi pemerintah Tiongkok mengenai isu yang dibicarakan.
• Komentar Menhan Filipina yang menganggap Tiongkok sebagai sebab masalah di Laut Tiongkok Selatan dipandang kurang berdampak positif dalam upaya mencapai kesepakatan Code of Conduct yang ditargetkan selesai pada tahun 2026 ini.
• Sementara itu, Dr Raditio memuji pernyataan Menhan Singapura Chan Chun Sing yang mengedepankan solidaritas ASEAN dibanding keberpihakan baik pada China maupun Amerika Serikat.

PENGANTAR

Pada 29—31 Mei 2026, bertempat di Singapura, diselenggarakan Shangri-La Dialogue yang ke-23 oleh The International Institute for Strategic Studies (IISS) dan dihadiri oleh menteri pertahanan serta kepala pemerintahan dari berbagai negara. Selain peserta yang hadir mewakili pemerintahan negara mereka, forum bergengsi ini dihadiri pula oleh para peserta non-pemerintah. Mereka antara lain terdiri dari para pemerhati hubungan internasional, khususnya yang memusatkan perhatian pada isu keamanan dan geopolitik.  

Dalam Shangri-La Dialogue 2026 ini, secara khusus mencuat pembicaraan mengenai berbagai isu keamanan dan geopolitikyang berkaitan dengan Tiongkok dan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Untuk memahami lebih dalam tentang isu tersebut, Septeven, S.H., M.Si, peneliti Forum Sinologi Indonesia, mewawancari Dr. Klaus Heinrich Raditio, S.J., salah satu tamu undangan non-pemerintah yang hadir dalam acara di atas.

Dr. Klaus Heinrich Raditio, S.J. adalah dosen Politik Tiongkok di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Ia pernah bekarier sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2010—2018). Gelar master di bidang Hubungan Internasional diperolehnya dari Tsinghua University, Beijing (2009) sedangkan gelar doktor di bidang yang sama diterima dari The University of Sydney (2017). Tulisannya terkait politik dalam maupun luar negeri Tiongkok dapat dibaca di berbagai jurnal ilmiah maupun media massa.

WAWANCARA

Jakarta, 3 Juni 2026

Septeven Huang (SH) – Pewawancara.

Dr. Klaus Heinrich Raditio, S.J. (KHR) – Narasumber.

SH: Pada 29—31 Mei 2026, di Hotel Shangri-La Singapura, diadakan dialog perihal pertahanan Asia-Pasifik yang diselenggarakan oleh The International Institute for Strategic Studies (IISS) dan dihadiri oleh menteri pertahanan serta kepala pemerintahan dari berbagai negara, di antaranya Pete Hegseth sebagai Menteri Perang Amerika Serikat serta To Lam selaku Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam sekaligus Presiden Vietnam. Apa signifikansi dari dialog tersebut bagi Indonesia serta isu apa yang menjadi fokus pembahasan pada 2026?

KHR: Saya hadir dalam dialog tersebut dari awal sampai akhir. Forum dialog tersebut merupakan tier 1 forum keamanan Asia, bukan masuk ke dalam kategori international relations conference. Dialog tersebut penting karena menjadi platform negara-negara Asia untuk menjelaskan kebijakan pertahanan strategis, termasuk kebijakan militer. Shangri-La Dialogue merupakan platform komunikasi publik perihal arah kebijakan pertahanan negara-negara Asia Pasifik di masa depan.

SH: Seberapa transparan dialog tersebut dalam memaparkan kebijakan keamanan yang kerap kali mengandung muatan sensitif maupun rahasia negara?

KHR: Terdapat closed-door meeting untuk saling menjelaskan, dalam konteks bilateral, yang dilakukan secara langsung antarnegara yang berkepentingan tanpa melibatkan IISS selaku penyelenggara. Untuk penyampaian kebijakan yang terbuka, disampaikan dalam plenary meeting, di mana delegasi yang diundang akan memaparkan kebijakan masing-masing, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

SH: Bagaimana peran Indonesia dalam dialog tersebut?

KHR: Indonesia selalu diundang dan selalu hadir. Shangri-La Dialogue 2026 ini yang ke-23, pertama kali dimulai pada 2002, dan Prabowo Subianto pernah hadir saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam konteks Asia Pasifik, memang dialog tersebut tergolong acara yang premier (terpandang). Sehubungan dengan dialog tersebut, difasilitasi juga oleh pemerintah Singapura, dengan bekerja sama dengan  IISS.

SH: Dalam dialog tersebut, apakah memang fokus acara adalah pada aspek kebijakan keamanan secara spesifik, dalam hal fokus pembahasan tidak melibatkan topik secara umum seperti hubungan diplomatik?

KHR: Shangri-La Dialogue memang fokus pada aspek keamanan sehingga yang hadir memang menteri pertahanan saja dan umumnya tidak dihiadiri menteri luar negeri.

SH: Seberapa luas cakupan dari topik pembahasan keamanan?

KHR: Aspek keamanan tidak hanya bicara mengenai adanya ancaman kekuatan militer asing. Dalam salah satu plenary meeting, Australia bahkan membahas kabel bawah laut yang baginya sangat penting bagi keamanan infrastruktur finansial dan tata pemerintahannya.

SH: Apa hasil dari Shangri-La Dialogue tersebut?

KHR: Tidak ada hasil berupa dokumen yang disepakati bersama. Tidak ada pernyataan bersama antarnegara partisipan. Umumnya, IISS membagikan analisis tentang postur keamanan yang berjudul Asia-Pacific Regional Security Assessment.

SH: Dong Jun selaku Menteri Pertahanan Tiongkok tidak hadir pada dialog tahun 2026, meskipun Tiongkok serta Laut China Selatan tentunya selalu menjadi topik pembahasan penting. Dalam pandangan Anda, makna apa yang dapat kita ambil dari ketidakhadiran Dong? Bagaimana respons peserta dialog yang lain (di luar Tiongkok) terhadap ketidakhadiran Dong. 

KRH: Beberapa orang memang memiliki kesan bahwa Shangri-La Dialogue berafiliasi dengan Barat, sehingga negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat (AS), seperti Jepang dan Australia, merasa nyaman untuk hadir di sana. Sebagai contoh, dialog tersebut pernah menghadirkan Volodymyr Zelenskyy selaku presiden Ukraina yang berperang melawan Rusia, sehingga cukup menegaskan kesan bahwa dialog tersebut cenderung dekat dengan kubu Barat. Namun, sebenarnya Shangri-La Dialogue dapat dimanfaatkan semua pihak untuk berkomunikasi dan bertukar pandangan.

Tiongkok pernah menghadirkan menteri pertahanan sebagai delegasi. Akan tetapi, sejak 2025,Menhan Tiongkok tidak hadir. Delegasi dari negara-negara peserta tentunya mengharapkan Menteri Pertahanan Tiongkok hadir. Namun, dapat dipahami mengapa Dong Jun tidak hadir karena akan menjadi sorotan dan target kritik, sehubungan dengan adanya sesi tanya jawab secara terbuka. Seharusnya, dalam dialog internasional, semua pihak punya kesempatan yang sama untuk memaparkan pandangannya.

SH: Apakah negara-negara yang tidak terafiliasi dengan kubu Barat tersebut memiliki dialog keamanan internasionalnya sendiri?

KHR: Tiongkok menyelenggarakan Beijing Xiangshan Forum, seperti Shangri-La Dialogue versi Timurnya. Memang, dibuat sebagai tandingan. 

SH: Delegasi Tiongkok dipimpin oleh Mayor Jenderal Meng Xiangqing, seorang profesor dari Universitas Pertahanan Nasional Tiongkok, serta Cui Tiankai selaku mantan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok. Mengingat mereka bukan kepala negara, dalam pandangan Anda, sejauh mana pernyataan yang dikemukakan oleh delegasi Tiongkok tersebut mewakili sikap resmi pemerintah Tiongkok?

KRH: Memang dari segi posisi, tentu tidak sestrategis menteri. Akan tetapi, dari segi materi, tentunya mereka menyampaikan apa yang jadi pokok garis kebijakan keamanan Tiongkok.

SH: Yang menjadi delegasi Tiongkok cenderung akademisi dan bukan birokrat. Bagaimana pandangan Anda?

KRH: Mayor Jenderal Meng Xiangqing (kepala delegasi Tiongkok)  merupakan seorang militer aktif, sehingga tidak dapat dikatakan tidak memiliki andil dalam pengambilan kebijakan keamanan Tiongkok. Peran akademisi di Tiongkok itu memiliki porsi yang cukup besar. Di Politburo Standing Committee Partai Komunis Tiongkok, ada sosok Wang Huning yang merupakan seorang akademisi. Sehingga meskipun Tiongkok mengirim akademisi dan militer aktif sebagai delegasi, apa yang mereka sampaikan tetap patut didengarkan untuk meraba kebijakan keamanan Tiongkok.

SH: Terjadi saling kritik antara delegasi Tiongkok dan delegasi Jepang terkait anggapan Tiongkok bahwa Jepang melakukan remiliterisasi. Bagaimana pandangan Anda terhadap perdebatan itu?

KRH: Jepang selalu memaparkan bahwa kebijakan perkembangan militer mereka transparan, sedangkan Tiongkok dituduh bahwa perkembangan militernya tidak transparan. Seharusnya, negara mana pun, perkembangan militernya dibarengi dengan peningkatan kerja sama lintas negara untuk mencegah arms race (persaingan militer antarnegara).

SH: Chan Chun Sing, selaku Menteri Pertahanan Singapura, menyatakan bahwa “We are not pro-U.S. or anti-U.S., we are not pro-China or anti-China, we are pro-ASEAN.” Menurut Anda, apa maksud pernyataan tersebut? Bagaimana pandangan Anda sendiri terhadap pernyataan itu?

KRH: Pandangan tersebut seharusnya menjadi pandangan semua negara ASEAN. Sayangnya, tidak semua negara ASEAN punya pandangan demikian. ASEAN tidak boleh menjadi tunggangan rivalitas strategis Amerika Serikat maupun Tiongkok.

SH: Kapal perang Belanda De Ruyter dituduh oleh Tiongkok masuk ke wilayah Kepulauan Paracel di Laut China Selatan dan menjadi topik pembahasan di forum dialog tersebut. Bagaimana pandangan Anda terhadap kejadian tersebut, khususnya bila dikaitkan dengan rangkaian klaim Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan dalam beberapa dasawarsa terakhir?

KHR: Harus dipahami bahwa di Laut Tiongkok Selatan harus terdapat kebebasan navigasi. Perlu dipertanyakan, sejauh mana keberatan Tiongkok dapat diterima dari sudut pandang hukum internasional karena setiap kapal harus bisa melewati lautan bebas. Sejauh mana klaim Tiongkok dapat diterima menurut UNCLOS?

SH: Gilberto Teodoro Jr. selaku Menteri Pertahanan Filipina secara terbuka  menyebut Tiongkok sebagai penyebab masalah di Laut China Selatan. Bagaimana Anda menempatkan hal tersebut dalam konteks sengketa wilayah Laut China Selatan? Dapatkah pernyataan tersebut dianggap sebagai titik terendah hubungan diplomatik Tiongkok—Filipina?

KHR: Gilberto Teodoro menyebut Tiongkok sebagai sebab masalah di Laut Tiongkok Selatan. Dia menunjukkan bentuk perundingan yang terjadi antara ASEAN dengan Tiongkok, berarti menurutnya masalah bukan antara negara-negara ASEAN tetapi ada di Tiongkok. Sikap Gilberto Teodoro tersebut sangat tidak helpful dalam proses finalisasi COC tersebut. Faktanya, justru negara-negara ASEAN yang menghambat kemajuan perundingan COC.

Sebagai latar belakang, terdapat suatu dokumen, yakni Declaration of Conduct (DOC), yang lahir pada tahun 2002 dan merupakan hasil negosiasi antara ASEAN dengan Tiongkok. DOC merupakan suatu komitmen politik. Setelah DOC, dimandatkan akan dibuat dan difinalisasi COC pada tahun 2026 ini. COC diharapkan menjadi norma yang lebih kooperatif, konkret, dan mengikat secara hukum. Pada tahun 2023, ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN, Indonesia mendorong agar COC dapat disepakati pada 2026. Namun, tahun ini, ketika sudah hampir tercapai kesepakatan, pernyataan dari Gilberto Teodoro tersebut patut disesalkan karena membahayakan tercapainya kesepakatan COC tersebut.

SH: Pete Hegseth selaku Menteri Peperangan Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Tiongkok menjadi hegemon di wilayah Asia serta mendorong negara-negara Asia untuk meningkatkan anggaran pertahanan masing-masing. Bagaimana pandangan Anda terhadap pernyataan tersebut?

KHR: Setiap negara punya hak untuk memperkuat pertahanan. Ketika suatu negara meningkatkan pertahanan nasional, tentu harus dibarengi peningkatan kerja sama keaamanan regional. Pernyataan tersebut tergolong cukup standar, dalam arti tidak terlalu provokatif, dan memang sejalan dengan kebijakan Trump untuk burden sharing negara-negara sekutu/rekan Amerika Serikat.