Nauru, sebuah negara kecil di Samudra Pasifik, mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan normalisasi hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 15 Januari 2024, tak berselang lama setelah Taiwan memilih presiden baru.¹ Komunike bersama normalisasi hubungan diplomatik kedua negara itu ditandantangani oleh menteri luar negeri kedua negara pada 24 Januari 2024. Bagi RRT, keputusan Nauru untuk menjalin hubungan dengan negara itu merupakan sebuah peristiwa penting karena hal ini “sekali lagi menunjukkan bahwa tren internasional yang menganut prinsip satu Tiongkok tidak dapat dihentikan, dan komunitas internasional yang mendukung prinsip satu Tiongkok akan terus berkembang.”² Sebelumnya, pada 2019, dua negara lain di kawasan Pasifik juga melakukan langkah diplomatik yang sama, yaitu Kepulauan Solomon dan Kiribati.³

Dinamika baru di kawasan Kepulauan Pasifik sebagai akibat meningkatnya intensitas hubungan antara Tiongkok dengan negara-negara di kawasan itu merupakan sebuah hal yang sangat menarik untuk dicermati. Bagaimana Tiongkok memulai dan mengembangkan kehadiran dan keterlibatannya di kawasan itu dalam waktu yang relatif singkat? Apa motif yang melatari langkah Tiongkok untuk meningkatkan kehadirannya di kawasan tersebut? Bagaimana kekuatan-kekuatan tradisional di kawasan itu merespons dinamika baru itu? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting bagi upaya memahami tindak tanduk RRT di kawasan Kepulauan Pasifik.

Keputusan melangsungkan normalisasi hubungan diplomatik dengan RRT biasanya diikuti dengan peningkatan kehadiran dan keterlibatan Tiongkok melalui kerja sama maupun bantuan teknis di negara tersebut. Di kawasan Kepulauan Pasifik, peningkatan kehadiran dan keterlibatan RRT di Kepulauan Solomon adalah salah satu contohnya. Pada Juli 2023, Tiongkok dan negara tersebut menandatangani kesepakatan kerja sama kepolisian dengan RRT sebagai bagian dari peningkatan hubungan keduanya menjadi “kemitraan strategis yang komprehensif.”⁴ Keputusan itu diambil setelah sebulan sebelumnya Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menyerukan peninjauan kembali perjanjian keamanan tahun 2017 dengan Australia, yang secara historis memberikan dukungan kepolisian ke negara itu.⁵ Bantuan, baik berupa personil maupun peralatan kepolisian, juga diterima Kepulauan Solomon dari Tiongkok dalam rangka Pacific Games pada 19 November–2 Desember 2023.⁶ Saat itu, Kepulauan Solomon bertindak sebagai tuan rumah ajang olahraga multievent negara-negara Pasifik tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Kiribati. Pada 26 Januari 2024, Eeri Aritiera, pejabat kepolisian Kiribati, mengatakan bahwa delegasi polisi Tiongkok akan secara bergiliran ditempatkan ke seluruh negara kepulauan itu untuk memberikan bantuan kepada program “polisi komunitas” dan departemen teknologi informasi kepolisian Kiribati.⁷

Sejumlah pakar terkesima dengan bagaimana Tiongkok membuat terobosan begitu cepat di wilayah yang diklasifikasikan sebagai “periferi”⁸ atau “marginal dalam lanskap strategis”⁹ negara tersebut. Joanne Wallis, profesor di bidang keamanan internasional, University of Adelaide, Australia, mencatat bahwa sampai dengan akhir dasawarsa 1990-an ketertarikan Tiongkok terhadap kepulauan Pasifik terutama didorong oleh persaingannya dengan Taiwan untuk mendapatkan pengakuan diplomatik.¹⁰ Peralihan fokus Tiongkok pada hubungan strategis dalam bidang pertahanan dan keamanan, seperti contoh-contoh yang sudah dijabarkan di awal, dimulai pada 2006, ketika terjadi kudeta militer di Fiji. Sebagai respons atas kudeta tersebut, Australia dan negara-negara mitranya di kawasan Pasifik berupaya mengisolasi rezim militer Fiji. Namun upaya Australia di atas malah menyebabkan Fiji menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok. Sejak saat itu, kehadiran Tiongkok melalui peningkatan hubungan militer dan kerja sama pertahanan meluas ke negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya. Fenomena ini pada gilirannya berkontribusi bagi munculnya persepsi “ancaman Tiongkok” dan pandangan bahwa Kepulauan Pasifik dapat menjadi ajang uji coba kekuatan strategis Tiongkok.¹¹ Bahkan, muncul pula anggapan bahwa peningkatan kehadiran Tiongkok di Kepulauan Pasifik merupakan bagian dari strategi pertahanan rantai kepulauan negara itu.¹²

Tak hanya bidang pertahanan dan keamanan, pembangunan infrastruktur juga menjadi “pintu masuk” Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Kepulauan Pasifik. Memang, sebagaimana disampaikan oleh Graeme Smith, associate professor di Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University, Tiongkok harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pijakan di wilayah tersebut. Ini karena negara-negara di kawasan ini pada hakikatnya kurang memiliki ikatan sejarah dengan Tiongkok. Namun meski terdapat hambatan di atas, badan usaha milik negara (BUMN) telah membuktikan diri menjadi kekuatan pendorong di balik keterlibatan Tiongkok di kawasan Kepulauan Pasifik. Dengan pengalaman selama bertahun-tahun di kawasan tersebut, BUMN Tiongkok telah memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana memenangkan tender proyek, membangun proyek dengan biaya murah, dan mempengaruhi elit politik lokal.¹³ Misalnya, setelah China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) berhasil melobi para pemimpin Kepulauan Solomon untuk mengalihkan hubungan diplomatik negara itu dari Taiwan ke Republik Rakyat Tiongkok, perusahaan itu mendapat penawaran untuk proyek-proyek pembangunan untuk Pacific Games 2023 yang berlangsung di sana.¹⁴

Tentu saja, peningkatan pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik menuai reaksi keras, baik dari berbagai kelompok di dalam negara-negara di atas maupun dari pihak-pihak eksternal, khususnya dari negara-negara yang selama ini dipandang sebagai kekuatan tradisional di kawasan itu, yaitu Australia dan Amerika Serikat (AS). Di dalam negeri, peningkatan kehadiran dan keterlibatan Tiongkok semakin memperuncing ketegangan antarkelompok masyarakat. Misalnya di Kiribati, kelompok opisisi menggelar demonstrasi anti Tiongkok di ibu kota Tarawa pada 27 September 2019, sebagai respons atas keputusan pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengalihkan pengakuan pada Tiongkok.¹⁵ Pemimpin oposisi Titabu Tabane mengatakan, masyarakat tidak diajak berdiskusi oleh pemerintah ketika mengambil keputusan tersebut.¹⁶ Situasi lebih parah terjadi di Kepulauan Solomon ketika kerusuhan dan penjarahan kawasan pecinan di ibu kota Honiara berlangsung selama beberapa hari pada akhir November 2021.¹⁷ Kerusuhan tersebut pecah setelah adanya protes dari penduduk Malaita, provinsi terpadat di negara kepulauan Pasifik Selatan itu, yang menentang keputusan pemerintahan Perdana Menteri Sogavare pada tahun 2019 untuk secara resmi mengakui Tiongkok dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.¹⁸

Di lain pihak, kekuatan-kekuatan lain di kawasan Pasifik juga memberikan respons terkait peningkatan pegaruh Tiongkok di sana. Australia menganggap dirinya sebagai penjaga ekonomi dan keamanan kawasan Pasifik.¹⁹ Menurut Dirk van der Kley, peneliti senior di National Security College, Australian National University, peran Australia di kawasan tersebut masih berlaku hingga kini. Namun belakangan ini, peran Australia tersebut dibayangi oleh hadirnya kekuatan lain, yaitu Tiongkok, yang sering kali mempunyai kepentingan berbeda dengan Australia. Sebagai akibatnya, tidak mengherankan jika Australia menjadi khawatir, terutama terkait maraknya perjanjian keamanan Tiongkok dengan negara-negara kawasan Pasifik.²⁰ Sejalan dengan Australia, AS juga memiliki kekhawatiran serupa terhadap fenomena di atas mengingat negara adidaya itu memiliki negara bagian dan sejumlah teritori di sana.

Kekhawatiran ini terlihat, misalnya, dari pernyataan keras kedua negara di atas terkait kehadiran RRT di negara-negara kawasan Kepulauan Pasifik. Misalnya, mengenai kerja sama kepolisian Tiongkok dan Kepulauan Solomon tahun 2023, AS dan Australia telah mendesak Beijing dan Honiara untuk merilis rincian kesepakatan tersebut. Bahkan, juru bicara Menteri Luar Negeri Australia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Canberra khawatir perkembangan tersebut akan “mengundang persaingan regional lebih lanjut.”²¹ Sementara itu, ketika Nauru menormalisasi hubungan dengan RRT, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyatakan bahwa, “RRT sering kali memberikan janji-janji sebagai imbalan atas hubungan diplomatik yang pada akhirnya tidak terpenuhi.”²² Kerja sama kepolisian Tiongkok dan Kiribati juga menuai respons dari AS. Terkait kerja sama itu, pejabat kementerian luar negeri dan anggota parlemen AS kompak menyuarakan keprihatinan mengenai penggunaan polisi dari Tiongkok oleh Kirabati untuk tujuan keamanan, dan memperingatkan bahwa kerja sama semacam itu dapat membawa risiko baru bagi Kiribati, yang bertetangga dengan negara bagian AS, Hawaii.²³

Namun terlepas dari reaksi keras kedua kekuatan di atas, mereka tampaknya menghadapi tantangan dalam upaya mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik, yang secara tradisional berada dalam lingkup pengaruh mereka. Dalam pandangan sementara pakar, kebijakan kedua negara tersebut terkait dengan kawasan Pasifik sering kali menjadi penyebab tantangan di atas. Sebagai contoh, tindakan Australia memotong pendanaan untuk siaran televisi Pasifik dan menutup radio gelombang pendek tanpa disadari melemahkan pengaruhnya di Kepulauan Pasifik.²⁴ Kekosongan ini segera dimanfaatkan oleh Tiongkok dengan menjalankan diplomasi budaya melalui siaran televisi negaranya.²⁵ Hal serupa juga berlaku bagi AS. Dengan melonjaknya dana Tiongkok ke wilayah Pasifik, banyak anggota Kongres AS mempertanyakan mengapa rekan-rekan mereka di parlemen masih belum menyetujui paket pendanaan untuk sejumlah negara Pasifik yang juga menghadapi tekanan ekonomi dari Beijing.²⁶ Jika kedua kekuatan itu benar-benar ingin membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik, mereka perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang berpotensi melemahkan posisi mereka, seperti dijelaskan di atas.

Referensi

The Associated Press, “China formally restores diplomatic relations with Nauru after Pacific island nation cut Taiwan ties,” 24 Januari 2024, https://apnews.com/article/china-nauru-taiwan-diplomatic-recognition-23fd9cdd0210a2340b5ae2092d2a85d1 (diakses pada 31 Maret 2024)
Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam konferensi pers rutin, 30 Januari 2024, seperti dimuat dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok 中华人民共和国外交部, “2024年1月30日外交部发言人汪文斌主持例行记者会,” 30 Januari 2024, https://www.fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/jzhsl_673025/202401/t20240130_11236312.shtml (diakses pada 31 Maret 2024)
Paul Millar, “China’s Pacific charm offensive pays off as Nauru drops Taipei for Beijing,” France 24, 16 Januari 2024, https://www.france24.com/en/asia-pacific/20240116-china-s-pacific-charm-offensive-pays-off-as-nauru-drops-taipei-for-beijing (diakses pada 31 Maret 2024)
Reuters, “China, Solomon Islands sign policing pact in upgrade of ties,” 11 Juli 2024, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-solomon-islands-agree-strategic-partnership-2023-07-10/ (diakses pada 31 Maret 2024)
Ibid.
Stephen Dziedzic, “China sending more police, donating equipment including drones to Solomon Islands for Pacific Games,” ABC, 1 November 2023, https://www.abc.net.au/news/2023-11-01/china-sending-more-police-to-solomon-islands-for-pacific-games/103048778 (diakses pada 31 Maret 2024)
Jessica Stone, “US Lawmakers, Officials Voice Concern About Chinese Police on Kiribati,” VOA, 27 Februari 2024, https://www.voanews.com/a/us-lawmakers-officials-voice-concern-about-chinese-police-on-kiribati/7505092.html (diakses pada 31 Maret 2024)
Graeme Smith, “China is playing the long game in the Pacific. Here’s why its efforts are beginning to pay off,” The Conversation, 21 Juli 2023, https://theconversation.com/china-is-playing-the-long-game-in-the-pacific-heres-why-its-efforts-are-beginning-to-pay-off-209960 (diakses pada 31 Maret 2024)
Joanne Wallis, “How Should Australia Respond to China’s Increased Presence in the Pacific Islands?” Security Challenges, Vol. 16, No. 3, Special Issue: The Indo-Pacific: From Concept to Contest (2020), pp. 47-52
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Smith, “China is playing”
Ibid.
Monitor Civicus, “Kiribati Opposition Organises Anti-China Protest March,” 17 Oktober 2024, https://monitor.civicus.org/explore/kiribati-opposition-organises-anti-china-protest-march/ (diakses pada 31 Maret 2024)
Ibid.
Aljazeera, “Unrest continues in Solomons with PM blaming foreign powers,” 26 November 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/11/26/unrest-continues-in-solomons-with-pm-blaming-foreign-powers (diakses pada 31 Maret 2024)
Kristy Needham, “Explainer: -What is behind unrest in the Solomon Islands?” Reuters, 29 November 2021, https://www.reuters.com/world/china/what-is-behind-unrest-solomon-islands-2021-11-29/ (diakses pada 31 Maret 2024)
Phil Mercer, “Australia Wary of China’s Security Ambitions in the Pacific,” VOA, 31 Januari 2024, https://www.voanews.com/a/australia-wary-of-china-s-security-ambitions-in-the-pacific/7464535.html (diakses pada 31 Maret 2024)
Ibid.
Nick Sas, “Australia calls on China, Solomon Islands to ‘immediately’ publish new policing deal, as Sogavare praises ‘visionary’ Xi,” ABC, 11 Juli 2023, https://www.abc.net.au/news/2023-07-11/australia-says-china-solomon-islands-must-publish-policing-deal/102589210 (diakses pada 31 Maret 2024)
Nike Ching, “US: Nauru’s Decision to Break with Taiwan ‘Disappointing’,” VOA, 16 Januari 2024, https://www.voanews.com/a/us-nauru-s-decision-to-break-with-taiwan-disappointing-/7441760.html (diakses pada 31 Maret 2024)
Stone, “US Lawmakers, Officials Voice”
Wallis, “How Should Australia Respond“
Ibid.
Stone, “US Lawmakers, Officials Voice”

Ignatius Edhi Kharitas, adalah peneliti Forum Sinologi Indonesia (FSI)