Pada 7 November 2024, Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Balai Agung Rakyat, Beijing. Sebagaimana dilansir situs resmi pemerintah pusat Republik Rakyat China, dalam pertemuan itu, Xi menekankan bahwa China dan Malaysia bukan sekadar tetangga baik di seberang lautan, tetapi juga sahabat baik yang sepemikiran, dan mitra yang siap untuk bekerja sama dalam pembangunan.^[1] Pada kesempatan yang sama, Anwar menyampaikan bahwa pemerintah Malaysia berkomitmen untuk memperdalam kemitraan strategis komprehensifnya dengan China dan memperkuat kerja sama di bidang teknologi informasi, ekonomi digital, energi, dan bidang lainnya.^[2] Ini adalah kunjungan ketiga Perdana Menteri Anwar sejak ia menjabat pada November 2022. Sebelumnya, Anwar mengadakan lawatan resmi ke China pada Maret dan September 2023. Di samping itu, Sultan Ibrahim, selaku kepala negara Malaysia, juga melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada September 2023. Di pihak China, kunjungan resmi juga dilakukan oleh Perdana Menteri Li Qiang ke Malaysia pada Juni 2024 lalu.

Baik kegiatan saling mengunjungi maupun saling menyampaikan pernyataan positif di atas memperlihatkan bahwa pada level kerja sama ekonomi, hubungan China dan Malaysia berada pada tahap yang cukup dalam dan solid. Namun demikian, pada aspek keamanan yang juga menyangkut masalah kedaulatan dan hak berdaulat, isu sengketa wilayah maritim kedua negara di Laut China Selatan masih menjadi batu sandungan bagi relasi keduanya. Yang terbaru, pada akhir Agustus 2024, media Filipina memberitakan bahwa Kementerian Luar Negeri China menyatakan “kekhawatiran serius” dan “ketidakpuasan yang kuat” atas proyek eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan Malaysia di Luconia Shoal, sekitar 100 mil lepas pantai Sarawak.^[3] Wilayah ini sebenarnya masuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia berdasarkan hukum laut internasional (UNCLOS). Namun dengan dalih sejarah, China menganggap wilayah yang jaraknya lebih dari seribu kilometer dari Pulau Hainan itu sebagai miliknya, dan malah mendesak pihak Malaysia untuk “sungguh-sungguh menghormati kedaulatan teritorial dan kepentingan maritim China dan segera menghentikan aktivitas tersebut di atas.”^[4]

Dihadapkan dengan situasi di atas, pertanyaan mengenai bagaimana Malaysia menjaga hubungan dengan China dalam isu ekonomi dan keamanan menjadi penting untuk di ajukan. Apakah hubungan ekonomi kedua negara yang semakin erat mempengaruhi posisi Malaysia dalam sengketa maritim dengan China? Artikel ini akan mencoba mengulas pertanyaan ini.

Hubungan Ekonomi China dan Malaysia Semakin Solid, Bahaya Ketergantungan?

China telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia sejak 2009.^[5] Dewasa ini, hubungan ekonomi kedua negara semakin solid. Menurut data tahun 2023, perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$99 miliar, sementara jumlah investasi langsung asing (FDI) China di Malaysia hampir mencapai $8 miliar.^[6] Seperti telah dijelaskan di awal tulisan ini, pemimpin kedua negara sepakat untuk mempererat hubungan ekonomi, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan digital. Para pengamat dan peneliti telah banyak melakukan kajian tentang peningkatan hubungan ini. Salah satu penjelasan yang paling mendominasi adalah faktor kepentingan domestik Malaysia. Anwar Ibrahim memandang China sebagai mitra ekonomi utama dan sumber penting teknologi, modal, dan pengetahuan yang diperlukan untuk peningkatan industri Malaysia.^[7] Penguatan hubungan ekonomi antara kedua negara tersebut berpotensi memberikan kontribusi terhadap transformasi struktural yang sedang dicanangkan oleh Malaysia dalam hal re-industrialisasi dan pegembangan ekonomi hijau.^[8] Di samping itu, narasi “hubungan istimewa” antara kedua negara secara umum diterima dengan baik oleh publik Malaysia.^[9]

Akan tetapi, sebagian kalangan menilai, hubungan ekonomi yang semakin erat memiliki potensi ketergantungan yang berlebih Malaysia terhadap China. Data perdagangan dan investasi, seperti yang telah diuraikan di atas, sering kali digunakan untuk menjustifikasi pendapat tersebut. Padahal, dalam kunjungan perdana Anwar Ibrahim ke China pada Maret 2023, ia sudah menjelaskan rationale kebijakan ekonomi pemerintahannya: “Mengingat pertimbangan prioritas, kami akan mengutamakan China terlebih dahulu. Namun sebagai negara dagang, kami harus menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk Amerika Serikat.”^[10] Prioritas yang dimaksud mengacu pada model gravitasi perdagangan, sebuah pengamatan yang didukung data empiris bahwa arus perdagangan menurun seiring jarak geografis, jika semua faktor lain konstan. Dengan kata lain, tidak mengherankan jika China merupakan mitra dagang yang penting bagi Malaysia, mengingat ukuran perekonomian dan kedekatan jarak geografis dengan negara tersebut, bahkan sebelum mempertimbangkan faktor lain, seperti struktur ekonomi dan keunggulan komparatif kedua negara.^[11]

Selain itu, jika data perdagangan kedua negara ditelisik lebih dalam, porsi nilai ekspor dan impor Malaysia–China terhadap total perdagangan Malaysia justru menurun dari puncaknya sebesar 19% pada tahun 2021, menjadi 17% pada tahun 2023.^[12] Di sisi lain, jika diuraikan berdasarkan sektor komoditas yang diperdagangkan oleh kedua negara, klaim ketergantungan yang tidak sehat Malaysia terhadap China menjadi semakin kabur. Pasalnya, Malaysia menghindari mengandalkan perdagangan berbagai komoditas secara eksklusif hanya dengan China. Sebagian besar data menunjukkan bahwa Malaysia mengadopsi diversifikasi, baik dari aspek mitra maupun komoditas. Malaysia pun secara proaktif berusaha mengeksplorasi komoditas non-tradisional yang dapat diperdagangkan dengan China. Misalnya, dalam kunjungan Perdana Menteri China Li Qiang ke Malaysia, pada Juni 2024, salah satu dokumen yang ditandatangani pemimpin kedua negara adalah protokol yang memungkinkan Malaysia mengekspor durian segar ke China.^[13] Di samping itu, klaim ketimpangan relasi perdagangan antara kedua negara dapat dibantah dengan fakta bahwa hingga akhir tahun 2023, Malaysia telah menerapkan lebih banyak tindakan anti-dumping terhadap China dibandingkan negara lain, terutama bea masuk atas produk baja tertentu.^[14]

Aspek lain yang sering digunakan untuk membangun narasi ketergantungan ekonomi Malaysia terhadap China adalah investasi dan utang. Narasi ini dibangun dari dua argumen: bahwa China adalah investor terbesar Malaysia; dan investasi China, khususnya yang terkait dengan program Belt and Road Initiative (BRI), memunculkan kekhawatiran terhadap “diplomasi jebakan utang” (debt trap diplomacy) China. Proyek yang menjadi sorotan adalah revitalisasi jalur kereta api yang menghubungkan pantai Barat dan Timur Malaysia (East Coast Rail Link/ECRL). Proyek yang dikerjakan melalui program BRI itu bernilai sekitar US$16 miliar. Padahal, data tahun 2023 menunjukkan, nilai investasi langsung (FDI) China ke Malaysia setara US$7,6 miliar, atau kurang dari 4% total FDI Malaysia, jauh di bawah Singapura.^[15] Pun dalam hal pinjaman, utang luar negeri Malaysia terhadap China juga sangat minimal, diperkirakan hanya sebesar 0,2% dari PDB pada tahun 2017.^[16] Secara khusus, terkait proyek ECRL sebagai salah satu program andalan BRI, argumen bahwa China melakukan manuver geoekonomi dalam proyek tersebut sangat lemah. Pasalnya, proyek itu diinisiasi oleh Malaysia atas dasar pertimbangan kebutuhan domestik negara itu untuk mengejar kesenjangan pembangunan di kawasan pedalaman dan pantai Timur.^[17] Terlebih lagi, Malaysia telah melakukan serangkaian proses renegosiasi proyek tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas negara tersebut. Hal ini menunjukkan kemampuan Malaysia untuk menentukan pilihan sendiri (agency).^[18]

Sikap Senyap Malaysia dalam Sengketa LCS, Ketakutan terhadap Tindakan Balasan China?

Sementara kalangan menduga, sikap Malaysia yang cenderung senyap dalam menanggapi sengketa wilayah dengan China di LCS sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kemungkinan tindakan balasan Beijing, yang dapat berpengaruh pada perekonomian negara itu.^[19] Sebetulnya, Malaysia tidak pernah menutupi atau mengecilkan masalah sengketa ini. Bahkan, setelah melakukan kunjungan pertamanya ke China pada Maret 2023, Perdana Menteri Malaysia secara terang-terangan menyampaikan dalam sidang parlemen negaranya bahwa China memprotes eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan Malaysia di wilayah ZEE-nya di LCS.^[20] Menanggapi hal itu, Anwar menegaskan kembali sikap pemerintahannya yang merupakan kelanjutan dari diplomasi damai dan non-konfrontatif Malaysia dalam penanganan sengketa LCS dengan China.^[21] Artinya, Malaysia bersedia mengedepankan jalan diplomasi dan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tersebut, tanpa mengorbankan kedaulatan dan hak berdaulatnya. Sikap itu sejalan dengan dasar kebijakan luar negeri Malaysia, yaitu “netralitas aktif” (active neutrality) dan sikap “non-blok” (non-alignment stance).^[22] Tentu saja, jika disandingkan dengan sikap Filipina yang lebih memilih mendokumentasikan dan mempublikasikan agresivitas China, serta mengoptimalkan pembentukan aliansi dengan negara lain dalam sengketa tersebut, sikap Malaysia tampak lebih senyap.

Namun demikian, Malaysia juga tetap menyadari bahwa kekuatan pertahanannya perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam konteks mempertahankan kehadiran secara konstan di perairan yang dipersengketakan. Tak berselang lama setelah insiden kebocoran nota protes China terhadap eksplorasi migas Malaysia di Luconia Shoal, pemerintah Malaysia menggaungkan kembali wacana pembangunan pangkalan angkatan laut di Serawak, yang pernah dicanangkan beberapa dekade silam.^[23] Pangkalan tersebut rencananya akan dibangun di Bintulu, dan berjarak sekitar 80 mil laut dari perairan Luconia Shoal atau Beting Patinggi dalam sebutan Malaysia.

Di samping itu, sikap “non-blok” Malaysia sebetulnya bukan berarti negara itu menghindari segala bentuk kerja sama pertahanan dengan negara lain. Pada kenyataannya, Malaysia telah lama menjalin hubungan pertahanan dan keamanan yang kuat dengan Amerika Serikat.^[24] Negara itu melakukan lebih banyak latihan militer bilateral dan multilateral dengan Amerika Serikat dibandingkan dengan mitra lainnya, kalah jauh dibandingkan kerja sama dengan China.^[25] Selain itu, peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif juga diupayakan Malaysia dengan negara-negara kunci lain di kawasan, seperti Jepang dan Korea Selatan. Kebijakan itu juga berpengaruh pada peningkatan latihan militer bersama. Misalnya, pada bulan April 2024, Angkatan Laut Kerajaan Malaysia dan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang melakukan latihan gabungan di sekitar pelabuhan Kota Kinabalu, menandai latihan gabungan pertama mereka di Laut Cina Selatan.^[26]

Melihat perkembangan yang sudah diuraikan di atas, dalam mengjelaskan hubungan antara Malaysia dan China, kurang tepat bila Malaysia digambarkan semakin condong ke arah China. Akan tetapi, meminjam istilah yang dikemukakan akademisi Malaysia Cheng-Chwee Kuik, Malaysia sedang “berdansa dengan China.” Terlepas dari segala retorikanya, tindakan Malaysia menunjukkan bahwa negara itu terus mengejar kebijakan menjaga “jarak yang sama” (equidistance) yang inklusif dan bijaksana dengan semua pihak, termasuk dengan China.^[27]

中华人民共和国中央人民政府, “习近平会见马来西亚总理安瓦尔,” 7 November 2024, https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6985444.htm (diakses pada 10 November 2024)
Ibid.
Kurt Dela Pena, “Malaysia gets taste of China West Philippine Sea bullying,” The Inquirer, 29 Agustus 2024, https://www.inquirer.net/412098/malaysia-gets-taste-of-china-west-philippine-sea-bullying/ (diakses pada 10 November 2024)
Ibid.
Jaideep Singh, “Debunking the Myth of Malaysia’s Economic Overdependence on China,” The Diplomat, 8 November 2024, https://thediplomat.com/2024/11/debunking-the-myth-of-malaysias-economic-overdependence-on-china/ (diakses pada 10 November 2024)
Ibid.
Ngeow Chow Bing, “Malaysia-China Relations under Anwar Ibrahim’s Unity Government: A Return to the Special Relationship?” S. Rajaratnam School of International Studies, 26 September 2024, https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip24077-malaysia-china-relations-under-anwar-ibrahims-unity-government-a-return-to-the-special-relationship/ (diakses pada 10 November 2024)
[8] Cassey Lee, “Malaysia–China Economic Relations: Riding the Dragon’s Tail for Structural Transformation,” ISEAS-Yusof Ishak Institute, 27 Maret 2024, https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2024-23-malaysia-china-economic-relations-riding-the-dragons-tail-for-structural-transformation-by-cassey-lee/ (diakses pada 10 November 2024)
Ngeow, “Malaysia-China Relations”
Singh, “Debunking the Myth”
Ibid.
Ibid.
Cheng-Chwee Kuik, “Tilting Toward Beijing? Malaysia’s Relations with China after Li Qiang’s Visit,” Carnegie Endowment for International Peace, 8 Juli 2024, https://carnegieendowment.org/posts/2024/07/malaysias-relations-with-china-after-li-qiangs-visit?lang=en (diakses pada 10 November 2024)
Singh, “Debunking the Myth”
Ibid.
Ibid.
Lee Jones dan Shahar Hameiri, “Debunking the Myth of ‘Debt-trap Diplomacy: How Recipient Countries Shape China’s Belt and Road Initiative,” Chatham House, 14 Desember 2020, https://www.chathamhouse.org/2020/08/debunking-myth-debt-trap-diplomacy/5-malaysia-and-bri (diakses pada 10 November 2024)
Ibid.
Tommy Walker, “Malaysia seeks to balance ties amid US-China rivalry,” DW, 4 September 2024, https://www.dw.com/en/malaysia-seeks-to-balance-ties-amid-us-china-rivalry/a-70133193 (diakses pada 10 November 2024)
David Han Guo Xiong, “Malaysia’s Relations with China in 2023 under Anwar and the Road Ahead,” S. Rajaratnam School of International Studies, 30 Januari 2024, https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip24009-malaysias-relations-with-china-in-2023-under-anwar-and-the-road-ahead/ (diakses pada 10 November 2024)
Ibid.
Kuik, “Tilting Toward Beijing?”
Aqil Haziq Mahmud, “With eye on China, Malaysia pushes for new naval base in Sarawak. How will it impact their ties?” CNA, 7 Oktober 2024, https://www.channelnewsasia.com/asia/malaysia-south-china-sea-naval-base-sarawak-eez-luconia-4658451 (diakses pada 10 November 2024)
Kuik, “Tilting Toward Beijing?”
Ibid.
Ibid.
Ibid.