Pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto dan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping di Beijing pada 1 April 2024 menandai babak baru hubungan kedua negara. Bagi Indonesia, kunjungan ini adalah bagian dari agenda rutin dan biasa dalam diplomasi pertahanan. Bagi Presiden Xi, tampaknya kunjungan ini bernilai lebih tinggi dan penting. Xi mengundang Prabowo ke Beijing bukan hanya sebagai Menhan RI, tetapi juga sebagai presiden terpilih Indonesia untuk periode 2024-2029.¹ Dengan mengundang Menhan RI sebagai presiden terpilih, banyak kalangan menilai bahwa Xi menaruh perhatian khusus dan memberi perlakuan istimewa terhadap kelanjutan hubungan baik Beijing—Jakarta di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sekarang.

Hubungan baik ini tampak paling jelas di ranah diplomasi dan ekonomi. China adalah negara pertama di luar Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) yang menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (The Treaty of Amity and Cooperation atau TAC) pada tahun 2003. Sepuluh tahun kemudian, hubungan China—Indonesia bertambah erat dengan penandatanganan Kemitraan Komprehensif dan Strategis (Comprehensive and Strategic Partnership). Melalui kemitraan ini pula, sejak 2013, Indonesia menerima bantuan China melalui Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative atau BRI), yang tampaknya dianggap sebagai sumber dukungan bagi program Poros Maritim Dunia yang digagas Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. BRI, yang telah memperkuat kerja sama ekonomi bilateral Indonesia—China ini, terealisasi antara lain dalam kerja sama pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), yang sempat diungkit Presiden Xi ketika bertemu dengan Menhan Prabowo.²

Kerja sama ekonomi Indonesia—China yang makin erat di era Jokowi mendorong hubungan politik antara kedua kepala negara. Presiden Jokowi menilai Presiden Xi sebagai “kakak besar” adalah akibat, bukan sebab, dari meningkatnya kerja sama ekonomi Indonesia—China.³ Sepertinya, kedekatan hubungan politik antara Xi dan Jokowi bersumber utama dari modal ekonomi China, yang melalui BRI mendanai berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, sejauh mana hubungan ekonomi bilateral yang erat bisa menjamin keamanan Indonesia dari dan dengan China secara luas? Pertanyaan inilah yang akan dibahas dalam artikel singkat ini.

Arti Penting Pertemuan Prabowo—Xi

Pada dasarnya, pertemuan Prabowo—Xi mengandung arti penting bagi keamanan Indonesia dalam empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah:

Aspek ekonomi (economic security), yang merujuk pada keamanan dalam kaitan dengan perdagangan dan investasi,
Aspek teritorial (territorial security), yang utamanya menyangkut pengakuan kepemilikan oleh China terhadap wilayah yang menjadi hak dan kedaulatan wilayah Indonesia,
Aspek militer (military security), yang merujuk pada hubungan antara angkatan bersenjata kedua negara, serta
Aspek politik (political security), yang menentukan kedekatan kepala negara dan para pejabat tinggi pemerintahan kedua negara.

Dalam konteks keamanan ekonomi, China memiliki peran penting sebagai salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Keamanan ekonomi boleh jadi merupakan prioritas pemerintah RI saat ini. Namun, patut dipertimbangkan bahwa keuntungan ekonomi belum tentu menjamin aspek-aspek keamanan lainnya. Salah satu dari aspek-aspek yang penting untuk dicermati adalah aspek keamanan teritorial.

Berbeda dari aspek ekonomi, dalam aspek teritorial, China justru menjadi sumber masalah keamanan bagi pemerintah RI. Kericuhan Indonesia—China dalam aspek keamanan teritorial terjadi sejak Beijing mengakui sebagian wilayah perairan yang menjadi hak berdaulat Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai miliknya. Berbagai peristiwa yang menimbukan ketegangan terjadi, khususnya dalam dasawarsa terakhir. Pada tahun 2016 dan 2017, aparat Indonesia dan China terlibat gesekan dan ketegangan di Laut China Selatan (LCS) seputar kehadiran nelayan-nelayan China di perairan yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di sebelah utara Natuna.⁴ Sebagai wujud ketegasan sikap Indonesia, pada bulan April 2017, Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas di atas kapal TNI AL KRI Imam Bonjol di sekitar Kepulauan Natuna. Bahkan di tahun yang sama, Kementerian Koordinator Maritim (sejak 2019 bernama Kementerian Maritim dan Investasi) menerbitkan peta “Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang mengenalkan istilah Laut Natuna Utara (LNU) bagi perairan yang berada dalam lingkup ZEE Indonesia di dekat Kepulauan Natuna di atas.

Peristiwa-peristiwa di atas menunjukkan bahwa kemungkinan Indonesia mendapat jaminan keamanan teritorial dari China sangatlah kecil. Apalagi, sejak ketegangan tahun 2016—2017, pelanggaran China atas wilayah ZEE Indonesia kembali terulang, meski tidak semua kejadian diberitakan terbuka demi menjaga hubungan baik Indonesia—China. Memang, wilayah ZEE bukanlah daratan (territory) yang bisa diduduki atau ditinggali manusia secara menetap. Akan tetapi, Indonesia menganut Wawasan Nusantara yang memandang air atau lautan sama pentingnya dengan tanah atau daratan, yakni sebagai media pemersatu bangsa.

Apalagi, ruang dan dasar laut mengandung potensi sumber daya ekonomi dan pertahanan yang besar bagi Indonesia.

Menarik untuk diperhatikan, bahwa meski pernyataan pers hasil pertemuan Xi—Prabowo tidak membahas LNU secara khusus, kedua pemimpin itu menyatakan bahwa “Indonesia dan China selalu menghormati satu sama lain dan menempatkan satu sama lain dengan setara.”⁵ Belum jelas, apakah sikap saling menghormati dan kesetaraan ini bermakna China segera mengakui wilayah ZEE Indonesia di LNU tanpa Indonesia harus mengakui lebih dahulu klaim “sepuluh garis putus-putus” China yang bertentangan dengan Hukum Laut Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) itu. Bila China tetap bersikeras memperjuangkan “garis putus-putus” itu di LNU, penegakan UNCLOS, yang sebagian isinya terilhami dari konsep Wawasan Nusantara dan menjadi dasar hukum Indonesia sebagai negara kepulauan, akan turut diragukan.

Keamanan Militer dan Politik Indonesia dari China

Pada kenyataannya, upaya Indonesia menghalau aparat dan rakyat China dari LNU telah menuai protes serta perlawanan Beijing sehingga mengganggu hubungan kedua negara. Pada tahun 2021, aparat China mengadang eksplorasi migas Indonesia di Blok Tuna, LNU.⁶ Pengadangan ini menjadi babak baru dalam ketegangan di LNU. Bila sebelum 2020, China menuntut Indonesia untuk mengakui hak-hak nelayan tradisionalnya untuk menangkap ikan di ruang laut. Sejak peristiwa Blok Tuna tahun 2020 itu, ketegangan juga menyangkut dasar laut wilayah ZEE Indonesia.⁷ Artinya, makna klaim “garis putus-putus” China atas ZEE Indonesia di LNU, sebuah klaim yang menyerupai “huruf U” itu, justru meluas setelah Indonesia berupaya mengurangi ketegangan sejak 2017.

Pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan bila China tetap tidak memberi keamanan teritorial bagi Indonesia? Dalam pandangan penulis, Indonesia punya dua pilihan. Pertama, Indonesia bisa memanfaatkan keamanan ekonomi sebagai daya tawar terhadap Beijing. Investasi bisnis Beijing di Indonesia justru bisa menjadi aset jaminan bagi pemerintah RI untuk mengendalikan sikap Beijing. Dengan meluasnya investasi China di dalam negeri, termasuk KCJB, Beijing juga akan bergantung pada itikad baik Jakarta untuk memenuhi perjanjian bilateral. Alih-alih membiarkan diri terjebak dalam “lilitan hutang” Beijing, Indonesia justru bisa menyandera kepentingan dan aset ekonomi Beijing. Perlu kita ingat, pada tahun 1957, pemerintah RI juga pernah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan Belanda di tanah air sebagai upaya diplomasi untuk merebut Irian Barat dari penjajahan Belanda. Meskipun merugikan keamanan ekonomi Indonesia secara umum, secara tidak langsung, upaya nasionalisasi atau sejenisnya bisa membalas ancaman terhadap keamanan teritorial Indonesia. Upaya sejenis mungkin saja dilakukan Indonesia bila Beijing terus memaksa Indonesia berunding soal batas laut di LNU meski Indonesia sudah berulang kali menolaknya dengan tegas.

Pilihan kedua Indonesia adalah mengutamakan upaya diplomasi, terutama diplomasi pertahanan dan militer, untuk mencegah atau menurunkan ketegangan dengan China di LNU. Di sinilah letak arti penting pertemuan Prabowo dan Xi. Menurut data lembaga kajian Lab45, pada tahun 2021, negara-negara Barat dan ASEAN menjadi mitra terdekat Indonesia dalam berbagai kegiatan diplomasi pertahanan dan militer.⁸ Sementara itu, China dengan belanja militer terbesar kedua di dunia, bahkan tidak masuk dalam peringkat sepuluh mitra terdekat Indonesia dalam kegiatan diplomasi pertahanan. Latihan militer rutin Indonesia—China dalam dasawarsa terakhir hanya terbatas pada tingkat multilateral, seperti dalam lingkup ASEAN atau Latihan Multilateral Angkatan Laut (MINEK) Komodo, sedangkan latihan militer bilateral telah berhenti sejak 2014. Menurut Evan Laksmana, hanya lebih dari 100 tentara Indonesia yang berlatih di China antara tahun 1967 dan 2013.⁹ Bandingkan jumlah ini, misalnya, dengan AS yang menerima lebih dari 7.300 siswa militer Indonesia hanya dalam dua puluh tahun terakhir. Begitu pula, industri dan teknologi militer China yang kerap diragukan pihak Indonesia.

Diplomasi Pertahanan Indonesia—China

Lantas, apa bentuk diplomasi pertahanan dan militer dengan China yang Indonesia harapkan? Tampaknya, jalur komunikasi rutin dan langsung antara militer China dan Indonesia perlu dibangun kembali seiring dengan peningkatan ketegangan di LCS dan Selat Taiwan. Indonesia berkepentingan memastikan bahwa upaya China menegakkan klaim “huruf U” di LNU tidak berujung pada ketegangan layaknya Filipina—China saat ini.

Terlebih lagi, hubungan “militer ke militer” (mil-to-mil) antara China dan Amerika Serikat sudah pulih kembali. Perlahan namun pasti, kerja sama pertahanan Indonesia—China akan kembali digalakkan. Langkah awal dari kerja sama tersebut adalah dialog berkala antara menteri luar negeri dan pertahanan antara kedua negara, yang dikenal dengan istilah “2+2.”¹⁰ Latihan militer rutin bilateral, seperti Sharp Knife antara pasukan khusus kedua negara, bisa dimulai kembali setelah terhenti selama satu dasawarsa. Mungkin saja, Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk pertama kalinya akan jadi peserta dalam Latihan Perdamaian dan Persahabatan (Aman Youyi) yang diselenggarakan China secara multilateral dengan negara-negara ASEAN tiap tahun.¹¹

Apakah Indonesia akan jadi negara peserta Aman Youyitahun ini? Kemungkinan ini memang tidak tertutup. Tetapi, pastinya Indonesia tidak berniat membentuk aliansi militer dengan China. Alih-alih membentuk aliansi, kerja sama pertahanan Indonesia—China berkepentingan untuk mencegah gesekan atau menurunkan ketegangan dengan aparat China bila peristiwa seperti Blok Tuna terjadi kembali.¹² Apalagi, aparat penegak hukum China yang sering berhadapan dengan aparat Indonesia di laut, seperti China Coast Guard (CCG), berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan China.

Bila kerja sama pertahanan Indonesia—China meningkat atau setidaknya pulih kembali seperti pola pra-2014, apakah hubungan politik bilateral lantas meningkat dengan sendirinya? Sulit untuk kita prediksi. Dalam pertemuan dengan Prabowo, Presiden Xi menyebut Menhan Prabowo sebagai “seorang teman lama rakyat China.”¹³ Bagi Prabowo sendiri, China adalah mitra kunci. Ia juga menyatakan kekagumannya terhadap kepemimpinan Presiden Xi dan Partai Komunis China.¹⁴ Meski menilai China adalah “mitra kunci” Indonesia, Menhan belum pernah mengakui Presiden Xi sebagai “kakak besar,” sebagaimana Presiden Jokowi nyatakan sebelumnya.¹⁵

Keamanan atau Kewaspadaan Politik?

Akhirnya, yang penting untuk kita tanyakan adalah: apakah presiden terpilih Prabowo akan memilih China sebagai negara kunjungan pertama setelah pelantikan November 2024 ini? Bagaimana China memaknai hubungan politiknya dengan Indonesia bila kunjungan dinas pertama Prabowo sebagai RI-1 justru ditujukan pada negara-negara lain, seperti ASEAN atau bahkan, AS?

Mungkin saja, peningkatan kerja sama pertahanan dan militer belum tentu menambah keamanan politik bagi Indonesia dalam hubungannya dengan China. Sebaliknya, kerja sama ini justru menandai kewaspadaan politik Indonesia terhadap China, yang bukan hanya merupakan kekuatan ekonomi saat ini, tapi juga kekuatan militer dan maritim. Tahun 1967—1990, kewaspadaan politik Indonesia secara taktis mewujud dalam pembekuan hubungan diplomatik dengan China.¹⁶ Bisa jadi, kewaspadaan ini muncul kembali dalam wujud taktis yang berbeda, yakni kerja sama pertahanan. Apalagi, peningkatan hubungan pertahanan bilateral dengan China tidak akan mengurangi atau mengubah kemitraan militer Indonesia dengan mitra-mitra Barat dan ASEAN. Bila pun didesak China atas dalih keamanan ekonomi, Indonesia tampaknya tetap tegas menolak untuk menganakemaskan China dalam kerja sama pertahanan dan militer.

Sebagai kesimpulan, pertemuan Prabowo—Xi hanyalah isyarat belaka bahwa Indonesia mengakui arti penting hubungan dengan China, tidak dalam aspek keamanan ekonomi saja, melainkan juga dalam aspek keamanan teritorial, militer, dan politik. Hanya waktu dan tindakan China saja yang bisa membuktikan apakah Beijing benar-benar tulus menjamin keamanan Indonesia secara luas dalam segala aspek di atas.

Referensi:

Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Xi Jinping Holds Talks with Indonesian President-elect Prabowo Subianto,” 1 April 2024, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202404/t20240415_11281867.html
Mulyo Sunyoto ed., “Kisah Perusahaan China Bidang Pembangungan Infrastruktur Indonesia,” Antara, 14 Desember 2022. https://www.antaranews.com/berita/3303059/kisah-perusahaan-china-bidang-pembangunan-infrastruktur-indonesia
Kanavino Ahmad Rizqo, “Kala Jokowi Sebut Xi Jinping Kakak Besar,” DetikNews, 16 November 2022.https://news.detik.com/berita/d-6410120/kala-jokowi-sebut-xi-jinping-kakak-besar.
Leo Suryadinata dan Mustafa Izzudin, The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia–China Relations (Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 2017).
Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, loc. cit.
Tom Allard, Kate Lamb, dan Agustinus Beo Da Costa, “China protested Indonesian drilling, military exercises,” Reuters, 1 December 2021. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-china-protested-indonesian-drilling-military-exercises-2021-12-01/
Paparan Laksamana Muda (Purn.) Dr. Surya Wiranto saat seminar bersama FSI-UNHAN bertajuk “Dinamika Laut China Selatan dalam Perspektif Keamanan Maritim,” Jakarta, 4 Maret 2024.
Dizar Ramadhan Sabana, Reine Prihandoko, Patricia, “Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Singapura,” Lab45, 14 Maret 2022, https://www.lab45.id/detail/170/diplomasi-pertahanan-indonesia-dan-singapura
Evan Laksmana, “The Underwhelming Defence Ties between Indonesia and China,” IISS, 3 May 2024. https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2024/05/the-underwhelming-defence-ties-between-indonesia-and-china/
Petir Garda Bhwana ed., “Indonesia, China Discuss Improving Defense Cooperation,” Tempo, 5 Juni 2023. https://en.tempo.co/read/1733532/indonesia-china-discuss-improving-defense-cooperation
Tahun 2023, hanya lima negara ASEAN yang berpartisipasi, yakni Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Thailand. “Tingkatkan Keamanan Maritim, Cina Gelar Latma Militer dengan 5 Negara ASEAN,” IndonesiaDefense, 15 November 2023. https://indonesiadefense.com/tingkatkan-keamanan-maritim-cina-gelar-latma-militer-dengan-5-negara-asean/
“Komisi I: Kunjungan Prabowo ke China Redakan Tensi Ketegangan di Asia Timur,” Emedia DPR RI, 3 April 2024. https://emedia.dpr.go.id/2024/04/03/komisi-i-kunjungan-prabowo-ke-china-redakan-tensi-ketegangan-di-asia-timur/
Yu-Chun Chou, “Menilik Makna Pertemuan Prabowo dengan Xi Jinping,” DW, 4 April 2024, https://www.dw.com/id/prabowo-dan-xi-jinping/a-68736322
Genta Tenri Mawangi, “Prabowo tegaskan kepada Li Qiang bahwa RI-China saling melengkapi,” Antara, 2 April 2024. https://www.antaranews.com/berita/4041120/prabowo-tegaskan-kepada-li-qiang-bahwa-ri-china-saling-melengkapi
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Bertemu Presiden China Xi Jinping, Menhan Prabowo Bahas Penguatan Kemitraan Strategis dengan China,” 1 April 2024, https://www.kemhan.go.id/2024/04/01/bertemu-presiden-china-xi-jinping-menhan-prabowo-bahas-penguatan-kemitraan-strategis-dengan-china.html
Suryadinata dan Sukma berbeda dalam memaknai ‘pembekuan.’ Menurut Sukma, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menilai ‘pembekuan’ bukan berarti ‘pemutusan.’ Leo Suryadinata, Indonesia’s Foreign Policy under Suharto, cetakan kedua (Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 2022), hlm. 35-36; Rizal Sukma, Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship (London: Routledge, 1999), hlm. 44-58.