Pada Selasa, 5 November 2024, Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan Universitas Pelita Harapan (UPH) mengadakan seminar bertajuk “Soft Power Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang Sedang Bangkit dan Dampaknya di Asia Tenggara di Bidang Pendidikan dan Budaya.” Seminar ini menghadirkan beberapa pembicara, yakni Prof. Leo Suryadinata, Visiting Senior Fellow ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura, Prof. Edwin Tambunan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPH, Muhammad Farid, MPA, Dosen Program Studi Hubungan Internasional, President University, dan Sekretaris FSI, dengan moderator Johanes Herlijanto, Ph.D., Dosen Magister Ilmu Komunikasi UPH dan Ketua FSI.

Diskusi dibuka oleh Prof. Edwin yang menyoroti bahwa diskusi terkait Tiongkok sering kali terfokus pada aspek hard power, seperti kekuatan militer, geopolitik, ambisi teknologi, yang menunjukkan dominasi dan hegemoni negara itu. Namun nyatanya, Tiongkok juga secara aktif membangun soft power-nya, mulai dari aspek diplomasi publik, budaya, hingga pendidikan. Menurutnya, dengan memahami perspektif baru ini, kita dapat memahami posisi Tiongkok lebih komprehensif lagi. Ia menjelaskan bahwa diharapkan diskusi ini mampu memperdalam pemahaman terkait bagaimana soft power Tiongkok telah berhasil membentuk persepsi dunia, serta membangun pengaruh negara itu secara global.

Selanjutnya, Johanes Herlijanto selaku moderator, memberikan apresiasinya kepada Prof. Leo Suryadinata karena telah menyempatkan waktu untuk memberikan pandangannya terkait kebangkitan soft power Tiongkok. Dalam diskusi ini, pembahasan yang menjadi topik utama terkandung dalam buku yang diedit oleh Prof. Leo dengan judul Rising China’s Soft Power Southeast Asia: Impact on Education and Popular Culture.

Johanes menyoroti bahwa antara soft powter dengan hard power itu berhubungan. Hal itu juga tercermin pada kebangkitan soft power Tiongkok di negara-negara anggota ASEAN. Johanes mencontohkan, ketika terjadi konflik antara Filipina dan Tiongkok terkait sengketa Laut China Selatan (LCS), masyarakat Filipina penerima beasiswa Tiongkok memiliki kecenderungan menyebut bahwa pemerintah Tiongkok tidak melakukan kebijakan yang agresif dan provokatif. Menurutnya, hal ini berdampak tidak saja bagi Filipina, namun juga negara-negara di kawasan ASEAN. Johanes menyebutkan bahwa kemajuan budaya, media, serta pendidikan itu sebenarnya adalah instrumen soft power sebuah negara kuat seperti Tiongkok.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Prof. Leo Suryadinata. Leo melihat soft power adalah suatu atraksi yang dimiliki oleh suatu negara untuk membujuk negara lain agar menaruh hormat (respect). Dalam konteks ini, kebangkitan soft power Tiongkok dapat membuat negara lain untuk berbuat sesuatu yang diinginkan Tiongkok. Ia juga melihat bahwa setidaknya ada tiga unsur penting soft power Tiongkok dalam menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara, yaitu melalui Confucius Institute (CI), beasiswa dan pendidikan, serta budaya pop lewat drama dan musik.

CI, yang berdiri sejak 2005 ini, telah menyebar di beberapa negara ASEAN. Leo kemudian mengungkapkan data persebaran CI di ASEAN, di mana Thailand memiliki CI terbanyak, yaitu 16, diikuti oleh Indonesia dengan 8, Filipina dan Malaysia masing-masing 5, Kamboja dan Laos masing-masing 2, serta Singapura dan Vietnam masing-masing satu.

Meskipun CI telah tersebar luas di negara-negara ASEAN, ini menjadi sebuah ironi, mengingat dalam sejarah Tiongkok, ajaran Konfusius dinilai sebagai ajaran yang bersifat feodal. Namun, Leo melihat CI sebagai bentuk soft power yang ingin disebarkan, yaitu terkait bahasa. Leo juga mengungkapkan, soft power Tiongkok juga terlihat dari pendirian universitas negara itu di beberapa negara ASEAN, seperti Soo Chow University di Laos dan Xiamen University di Malaysia.

Selain itu, Tiongkok juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari negara-negara ASEAN, namun jumlahnya tidak sebanding dengan mahasiswa Tiongkok yang dikirim ke kawasan ini. Dari data yang diperoleh, Leo menyampaikan, setidaknya terdapat sekitar 28 ribu mahasiswa Thailand yang sedang belajar di Tiongkok, namun hanya 10 ribu mahasiswa Tiongkok yang belajar di Thailand. Di Indonesia, terdapat sekitar 15 ribu mahasiswa Indonesia belajar di Tiongkok dibandingkan dengan beberapa ratus mahasiswa Tiongkok yang belajar di Indonesia. Jumlah terbesar mahasiswa Tiongkok yang ada di ASEAN berada di Singapura, yaitu sekitar 13–15 ribu mahasiswa.

Diskusi kemudian ditutup oleh Muhammad Farid, yang melihat soft power Tiongkok, baik dalam pendidikan maupun budaya pop itu penting. Perkembangan ini menguntungkan bagi China karena berkembang juga persepsi positif terhadap negara tersebut. Farid melihat, studi kasus di Filipina sangat menarik untuk diperhatikan. Meski terjadi kontroversi antara Tiongkok dan Filipina di Laut Filipina Barat, masyarakat Filipina yang mengenyam pendidikan di Tiongkok melalui beasiswa tetap memiliki keyakinan bahwa Tiongkok tidak pernah menekan sebuah negara mana pun dengan menggunakan kekuatan militer. Farid berpendapat bahwa pandangan atau posisi serupa juga kerap ditemukan di kalangan penerima beasiswa dari Indonesia. Hal ini tentu saja bisa dikritisi. Berbeda dengan para cendekiawan di Malaysia dan Vietnam yang mengenyam pendidikan di Tiongkok, meski memiliki pandangan positif mengenai Tiongkok, mereka tetap memiliki kekhawatiran terhadap tren pembatasan politik yang semakin menguat di negara tersebut. Farid menilai, masyarakat Asia Tenggara adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberi respons bijaksana dan kontekstual terhadap meningkatnya soft power Tiongkok.