Akademisi dan Peneliti Bahas Pro Kontra Investasi Digital China di Indonesia dalam Seminar FSI

Dalam beberapa dekade terakhir, China aktif mengintegrasikan keunggulan teknologinya ke dalam instrumen kebijakan luar negeri melalui praktik diplomasi digital. Asia Tenggara menjadi kawasan prioritas utama China dalam peta jalan kebijakan luar negeri ini. Para ahli dan akademisi berpendapat bahwa diplomasi ini memberikan manfaat besar untuk Indonesia, seperti mempercepat transformasi digital hingga peluang ekonomi. Namun, Indonesia tetap diimbau untuk bersikap waspada terhadap Jalur Sutera Digital milik China tersebut dan mempertimbangkan mengejar ketertinggalan teknologinya. Hal ini diungkapkan dalam seminar yang diadakan oleh Forum Sinologi Indonesia pada Senin, 25 Mei 2026 lalu dengan tajuk “Diplomasi Digital China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia.”

Seminar yang dipandu oleh Muhammad Farid, S.S., M.PA., Dosen Program Studi Hubungan Internasional, President University, sekaligus Sekretaris Forum Sinologi Indonesia ini menghadirkan: (1) Dr. Gatra Priyandita, Peneliti Kebijakan dan Diplomasi Siber, Program Siber, Teknologi, dan Keamanan, Australian Strategic and Policy Institute, Canberra, Australia; (2) Prof. Ir. Teddy Mantoro, MSc., Ph.D., Guru Besar Ilmu Komputer, Universitas Nusa Putra, Sukabumi; dan (3) Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Victor P. Tobing, M.Si (Han), Pemerhati Keamanan Regional, sebagai pembicara. 

Dr. Gatra Priyandita menyampaikan bahwa China adalah aktor siber yang memiliki salah satu program siber ofensif paling canggih di dunia. Program ini memiliki skala dan persistensi yang tinggi, strategi fusi sipil–militer yang menghapus batas antara negara dan swasta, serta penyelarasan strategis dengan prioritas nasional. Siber ofensif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi intelijen strategis, melakukan akuisisi ekonomi dan teknologi melalui strategi fusi sipil militer yang sudah diluncurkan Pemerintah China sejak tahun 2017, serta untuk mendapatkan akses dan preposisi. Informasi tersebut bersifat permanen dan berkelanjutan, dengan target meliputi pemerintah, militer, jaringan diplomatik, dan peneliti kebijakan. 

Melalui kemampuan teknologi siber inilah, China menawarkan infrastruktur digital, konektivitas, dan pembangunan kapasitas kepada negara–negara berkembang, utamanya melalui program yang dikenal sebagai “Jalur Sutera Digital.” Gatra menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat posisi China sebagai kekuatan teknologi global melalui ekspor infrastruktur digital, standar teknologi, dan model tata kelola digital China. Dengan Asia Tenggara sebagai tujuan utamanya, perusahaan China melakukan investasi dalam proyek 5G, cloud, pusat data, kabel bawah laut, dan smart city.

Menurut Gatra, program Jalur Sutera Digital ini berdampak positif karena dapat memicu potensi percepatan transformasi digital di kawasan. Namun, perlu juga diwaspadai kekhawatiran yang muncul, seperti ketergantungan teknologi, keamanan siber, dan pengaruh strategis China di Asia Tenggara. Penting juga untuk bersikap waspada karena infrastruktur yang dibangun dapat digunakan oleh China untuk memata-matai, menekan, dan melumpuhkan sistem kritis di masa genting. 

Menghadapi ini, Gatra mengimbau pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat regulasi data, terutama implementasi PDP, mendiversifikasi vendor infrastruktur, dan membangun kapasitas siber domestik sebelum ketergantungan ini menjadi terlalu dalam untuk dikelola. 

Prof. Ir. Teddy Mantoro memaparkan bagaimana Indonesia berada di simpul strategi ekspansi digital China. Indonesia memiliki populasi digital yang besar dan pasar perdagangan elektronik (e-commerce) atau teknologi finansial (fintech) terbesar di antara negara-negara anggota ASEAN. Teddy juga menilai bahwa Indonesia dapat menjadi pembentuk aturan (rule shaper) dalam dunia digital ASEAN melalui DEFA (Digital Economy Framework Agreement atau Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital) dan ASEAN-China Digital Cooperation (Kerja Sama Digital ASEAN dan China). Nilai strategis inilah yang kemudian membuat China menawarkan peluang ekonomi bagi Indonesia. Namun, peluang ekonomi ini dapat menjadi aset strategis bila Indonesia mengubah investasi asing menjadi kapasitas domestik, dan bukan menjadi ketergantungan infrastruktur. 

Selaras dengan Gatra, Teddy memaparkan bagaimana pembangunan infrastruktur ini perlu dipahami dalam konteks perebutan pengaruh antara negara-negara besar. Dalam hal itu, persaingan tidak berhenti di perdagangan, namun merambat ke ranah teknologi dan arsitektur keamanan. Hal inilah yang berpotensi menimbulkan ketergantungan pada satu vendor/negara untuk infrastruktur kritis, yakni adanya kemungkinan data strategis berpindah yurisdiksi tanpa kontrol memadai. Kawasan ASEAN juga berpotensi terfragmentasi oleh standar ekonomi berbeda, potensi isu Laut Cina Selatan, dan kompetisi kekuatan besar dalam domain digital. Menghadapi risiko tersebut, Teddy berpendapat bahwa penting untuk dilakukannya diplomasi dengan tujuan menerima manfaat teknologi sambil mempertahankan otonomi, ketahanan, dan leverage Indonesia. 

Selain mempercepat transformasi digital, Teddy menambahkan bahwa manfaat terbesar dalam investasi digital China ini akan muncul jika Indonesia menegosiasikan transfer kemampuan, bukan hanya sebatas impor teknologi. Namun, perlu juga diwaspadai dampak negatif yang akan muncul. Selain ketergantungan digital, kerentanan siber juga dapat mengganggu stabilitas kawasan. 

Brigjen (Purn.) TNI Victor P. Tobing menekankan bahwa penguasaan teknologi sangat bermanfaat untuk suatu negara. Negara yang menguasai teknologi pasti dapat menguasai keadaan serta menjaga kepentingan nasional. Di era perang digital ini, Victor berpendapat bahwa Indonesia harus menghitung dengan bijaksana bila ingin bertarung dan mengejar ketertinggalannya. 

Seminar ditutup dengan paparan dari Johanes Herlijanto, Ph.D., Dosen Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Pelita Harapan, dan Ketua FSI. Dalam paparannya, Johanes kembali menggarisbawahi pentingnya pemerintah Indonesia mewaspadai risiko kerawanan karena dominasi China dalam investasi digital di Indonesia, terutama ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia dalam aspek digital. Pemerintah perlu untuk meningkatkan diversifikasi rantai pasok, menghindari penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau satu negara saja, serta memanfaatkan diplomasi dengan beragam negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, untuk memastikan rantai pasok teknologi kita bersih dan kompetitif. Pemerintah juga diharapkan mampu menggunakan otoritasnya guna memaksa vendor asing untuk tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia, termasuk kepatuhan pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kewajiban lokalisasi data untuk sektor strategis, serta audit keamanan transparan.

Acara ini juga diberitakan oleh media berikut:

• https://www.kompas.com/edu/read/2026/05/27/145226671/kedaulatan-digital-tak-bisa-ditunda-di-tengah-rivalitas-teknologi-global
• https://www.viva.co.id/gaya-hidup/digilife/1901440-china-makin-ekspansif-di-ranah-digital-indonesia
• https://m.jpnn.com/news/dominasi-teknologi-digital-china-disebut-rawan-bagi-kedaulatan-data-ri
• https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8507638/investasi-digital-china-di-ri-dinilai-bawa-peluang-sekaligus-tantangan
• https://www.tribunnews.com/bisnis/7834722/indonesia-perlu-waspadai-risiko-ketergantungan-pada-dominasi-infrastruktur-digital-china

Dokumentasi Seminar: